JAKARTA- Salah satu penyebab gagalnya upaya pengentasan kemiskinan selama ini karena kemiskinan lebih banyak ditanggulangi dengan proyek bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas.

Selain itu pemerintah memosisikan masyarakat miskin sebagai objek, bukan subjek yang aktif terlibat dalam program pengentasan kemiskinan.

Pengamat ekonomi kerakyatan, Handy Sucitra, dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Kamis (10/1), mengatakan itu menanggapi pernyataan pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang menampik angka kemiskinan gagal diturunkan.

Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKI) itu mengatakan penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan karitasi tak akan memunculkan dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi kemiskinannya.

''Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif,'' ujarnya.

Terbukti Gagal

Penanggulangan kemiskinan yang selama ini lebih memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi semata juga terbukti gagal, karena tidak mewakili persoalan yang sebenarnya.

Selain itu pemerintah masih menempatkan diri sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang miskin.

''Mestinya pemerintah bertindak sebagai fasilitator bertugas mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki,'' tambah Handy. Sekjen Asosiasi Depo dan Pergudangan Seluruh Indonesia (APDEPI) itu juga menyebut empat strategi yang harusnya dilakukan untuk mengatasi kemiskinan.

Pertama, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan lain-lain.

''Bila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi sulit ditanggulangi. Selain itu hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis juga harus dihilangkan,'' katanya.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, masyarakat miskin harus dibekali kemampuan dasar untuk meningkatkan pendapatan melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, ketrampilan usaha, teknologi dan jaringan usaha.

Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam seluruh proses penanggulangan kemiskinan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi hingga pengambilan keputusan.

Keempat, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan untuk mengatur dirinya.(A20-48)