logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 08 Januari 2008 NASIONAL
Line

KPU Maluku Utara Gugat KPU di MK

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara mengajukan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara antara KPU Provinsi melawan KPU Pusat, terkait sengketa penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2007.

Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan, menetapkan dan mengesahkan hasil Pilgub Maluku Utara 2007. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 20/KEP/PGWG/2007.

''Jika KPU menganggap gagal, KPU Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan hasil. Tapi justru, KPU mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007. Tidak ada dasar hukum KPU untuk mengambil alih kerjaan KPU Provinsi. Masing-masing kan punya kewenangan berbeda,'' kata Kuasa hukum KPU Maluku Utara Andi M Asrun usai sidang panel di Gedung MK, Senin (7/12).

Menurut Asrun, jika KPU mengambil alih maka pekerjaan KPU harus diberikan kepada DPRD. ''Tidak ada mekanisme yang membenarkan Tindakan KPU,'' tambah dia.

Seperti diberitakan, pada 18 November 2007, KPU Maluku Utara sudah mengumumkan pemenang pemilihan kepala daerah Maluku Utara yang sudah dilaksanakan pada 3 November 2007, yakni pasangan Thaib Armaiyn (incumbent) dan Gani Kasuba.

Namun menurut KPU Pusat, Pilkada Maluku Utara dinilai tidak berjalan dengan baik, karena hasil pemilihan tidak melalui rapat pleno. Sehingga keputusan KPU Provinsi itu dibatalkan dan diambil alih.

Kemudian, berdasarkan keputusan KPU Pusat pada 21 November 2007, KPU Pusat memutuskan bahwa pemenang pilkada adalah Abdul Gafur, lawan dari pasangan Thaib Armaiyn. Dalam sidang panel yang dipimpin hakim I Dewa Gede Paguna terungkap keanggotaan KPU Maluku Utara ternyata tinggal tiga orang.

Menurut Asrun, satu orang diantaranya mengundurkan diri sejak tahun 2005, karena menjadi salah satu calon pemilihan gubernur. Sementara yang satu lagi sudah keanggotaannya dinonaktifkan. Namun, kata Asrun, hingga saat ini surat keputusan penonaktifan tidak keluar. ''Jadi, secara hukum mereka masih bekerja sebagai anggota KPU provinsi,'' ujarnya.

Disidangkan

Di tempat terpisah, sengketa Pilgub Maluku Utara tersebut mulai disidangkan di Mahkamah Agung (MA). Sengketa diajukan pemohon tim advokasi pasangan Thaib Armaiyn - Abdul Gani Kasuba yang menggugat keputusan KPU.

Pemohon menilai, tindakan KPU sebagai termohon yang membatalkan penetapan hasil rekapitulasi suara pilgub sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Propinsi telah menunjukkan adanya sengketa pilkada. Karena sesungguhnya kewenangan KPU Malut telah yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 101, dan Pasal 102 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda.

Tindakan termohon yang mengambil alih tahapan penyelenggaraan pilgub Malut dinilai tidak memiliki dasar hukum. ''KPU Pusat dinilai salah menafsirkan dan penerapan pasal 122 ayat (3) UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,'' kata Andi M Asrun.(J13-49)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA