PPP saat ini dan ke depan perlu memikirkan (untuk kemudian melangkah) adanya struktur partai yang kuat dan efektif dalam mengelola berbagai macam sumber daya politik yang dimiliki

MEMBUMIKAN cita-cita politik dengan sikap sigap. Itulah tantangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam usianya yang ke-35. Partai itu dideklarasikan pada 5 Januari 1973 melalui hasil fusi empat partai Islam; Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah (Perti).

Sebagai salah satu pilar demokrasi, eksistensi partai itu tidak bisa dilepaskan dari komitmen keislaman dan keindonesiaan. Dengan demikian bisa dimengerti kalau PPP yang berasaskan Islam itu bertekad mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni masyarakat yang adil makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridai Allah swt dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila.

Dalam pemahaman PPP, hubungan Islam dengan negara bersifat simbiotik, sinergis, saling membutuhkan, dan saling memelihara. Berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta antikekerasan dan antiradikalisme sebagai penjabaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Membumikan Cita-cita

Dengan Islam sebagai identitas dan asas partai, maka prinsip perjuangan dalam upaya mewujudkan masyarakat religius dan berakhlakul karimah serta bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan diridai Allah untuk mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dalam wadah NKRI tetap mengacu pada nilai keislaman dan keindonesiaan, seperti prinsip ibadah; amar ma'ruf nahi munkar, kebenaran, kejujuran dan keadilan, musyawarah; persamaan, kebersamaan dan persatuan; dan prinsip istikamah.

Dalam usianya yang genap 35 tahun, seluruh jajaran partai -sejak dari DPP sampai ranting dan simpatisan- dituntut untuk secara realistik menyadari "adanya jarak" antara cita-cita dengan kondisi nyata partai.

Trade mark PPP sebagai partai dengan pemilih dan basis massa tradisional merupakan realitas lain yang harus diterima. Meskipun saat ini trade mark tersebut juga layak direnungkan kembali, apakah kita bangga dan hanya akan bertahan dengan basis itu, atau melengkapinya dengan segmen baru.

Pertanyaan lain layak pula dikemukakan, apa yang telah dilakukan untuk basis tradisional tersebut?

Perkembangan zaman berkait dengan globalisasi atau era teknologi tinggi merupakan tuntutan lain yang tidak bisa diabaikan lagi oleh PPP.

Ke depan, laju informasi yang tak mungkin terbendung oleh siapa pun menuntut hadirnya kader dengan kualifikasi keterampilan tertentu serta kapabilitas yang mumpuni untuk merespons perkembangan dan perubahan zaman.

PPP saat ini dan ke depan perlu memikirkan (untuk kemudian melangkah) adanya struktur partai yang kuat dan efektif dalam mengelola berbagai macam sumber daya politik yang dimiliki. Terdapat tuntutan untuk mampu beradaptasi dengan beragam macam perkembangan, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global atau internasional, dengan segala problem dan tantangannya.

Maka wajar jika partai dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengakomodasi dengan tindakan-tindakan yang rasional, mengelola secara sistemik kolegial. Dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kader dengan berbagai macam bidang keahlian/ skill yang dibutuhkan partai, bertindak realistik rasional dengan prinsip reward and punishment, menempatkan kader berdasarkan kemampuan dan prestasi, yang kesemuanya dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi semangat ukhuwah Islamiyah, menjauhkan diri dari sifat-sifat penggoyah sendi-sendi ukhuwah, apalagi yang menyebabkan tumbuhnya perpecahan di kalangan kader partai.

Faktor Eksternal

Pertimbangan eksternal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pentingnya pengakomodasian kader, juga pada kecenderungan perkembangan spektrum politik nasional Indonesia yang bergerak ke arah sistem politik yang semakin kompetitif. Hal itu ditandai dengan munculnya banyak partai politik, serta makin menjamurnya kelompok swadaya masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri, khususnya di kalangan generasi muda.

Realitas sosial politik itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, apalagi jika sampai bersikap abai. Ada tuntutan kerja keras untuk melahirkan kader yang ideologis, militan, berdaya saing tinggi, responsif, dan peka terhadap setiap fenomena.

Siapa saja tentu sepakat, dibutuhkan kader-kader militan yang visioner, ditopang berbagai disiplin keahlian. Bukan hanya untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman, melainkan juga untuk keperluan PPP sendiri, untuk menghindari kesenjangan generasi dan krisis kepemimpinan di kemudian hari.

Memang, untuk hal itu diperlukan sikap legawa, komitmen tinggi membangun budaya dan lingkungan politik yang kondusif guna menstimulasi lahirnya kader-kader ideal.

Kesigapan, kecepatan, dan ketepatan bersikap, akan memperbesar peluang peran PPP di kancah politik nasional. Arahnya, sudah barang tentu agar PPP dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara.

Patutlah digarisbawahi, sikap lamban dan lamban bersikap akan menjauhkan PPP dari umat. Hal itu memang merupakan pilihan hidup. Siapa pun mesti memilih, termasuk PPP dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bukankan Allah telah mengingatkan lewat Surat As-Syams ayat 8, "Wa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha".

PPP mesti memilih: takwa atau fujur; demikian juga sigap atau lamban? Sekali lagi, tantangan yang butuh jawaban membumi: cukup dengan basis tradisionalkah, atau memperkuat diri dengan segmen baru? (68)

- Drs H Imam Munadjat SH MS, ketua Majelis Pakar DPW PPP Jawa Tengah.