JAKARTA- Banjir yang merendam berbagai kabupaten di Tanah Air mengusik Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar. Bahkan dia menggunakan kata "mencekam" sebagai deskripsi suasana hatinya tiap kali mendengar berita banjir dan longsor.

"Saya melihat banjir dan longsor yang terjadi sekarang masih akan memburuk. Tapi masyarakat sepertinya belum menyadari bencana bisa lebih parah lagi," kata Rachmat kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dia menganalogikan alam saat ini sudah tidak ada remnya lagi. "Sudah blonglah sekarang," katanya.

Banjir dan tanah longsor diperkirakan masih akan terus memburuk dalam beberapa waktu ke depan. Terhadap penanganan bencana banjir dan tanah longsor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan jeda tebang (moratorium) hutan secara terbatas khususnya di Pulau Jawa.

Deputi KLH bidang Pengendalian Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman mengatakan, berdasarkan pantauan KLH, banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi akibat anomali cuaca dan perubahan drastis tutupan lahan di DAS Bengawan Solo selama 2000-2007. Masnellyarti Hilman mengatakan, banjir disebabkan oleh curah hujan yang ekstrem akibat gejala La Nina. "Rata-rata curah hujan normal di Indonesia adalah sekitar 100-200 mm per bulan. Tapi pada saat banjir terjadi curah hujan dalam sehari bisa mencapai 50 mm," kata perempuan yang akrab disapa dengan nama Nelly itu.

Dia menjelaskan gejala La Nina, yang berdampak curah hujan lebih banyak di berbagai wilayah di Indonesia sudah mulai terdekteksi sejak akhir November 2007 dan diperkirakan baru akan berakhir pada Maret 2008.

"Selain faktor cuaca, banjir juga disebabkan oleh perubahan pola tutupan lahan di sepanjang DAS. Tanaman keras seperti pohon jati, pinus, dan cemara di kawasan lindung telah diganti dengan tanaman semusim seperti pisang dan jagung," katanya.

Tanaman-tanaman semusim itu, kata Nelly, menjadikan fungsi konservasi tanah dan air di sepanjang DAS Bengawan Solo berkurang tajam. Pola tutupan lahan tahun 2000-2007 DAS Bengawan Solo terus menunjukkan penurunan terutama di komposisi hutan alam, rawa, ladang, semak belukar, dan tambak/empang. Hal itu menyebabkan kemampuan tanah menampung air hujan pun berkurang drastis.

Rachmat Witoelar, mengakui bahwa memang moratorium sudah sangat diperlukan penerapannya untuk Pulau Jawa, walaupun nanti dampaknya nanti terasa besar. "Memang kesannya jeda tebang ini dahsyat sekali efeknya bagi sektor industri, tapi kami yakin bila dilakukan secara terbatas di Pulau Jawa yang rawan banjir dan longsor maka kebutuhan penanganan banjir dan longsor akan berkurang nantinya," kata Rachmat.

KLH selama ini memang sudah mengadvokasikan agar praktik penggundulan hutan segera dikendalikan lajunya agar tidak menimbulkan bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. "Namun tampaknya imbauan KLH belum cukup didengar, sehingga kami akan mengajukan usulan ini kepada presiden dan semoga diterapkan lewat kebijakan presiden," kata Rachmat.

Selain mengusulkan jeda tebang, KLH juga mengimbau agar Pemda melakukan pengerukan selokan-selokan maupun endapan di sepanjang sungai. "Namun mengingat kemampuan menampung selokan semakin terbatas maka diusulkan agar selokan juga diperlebar," kata Masnellyarti.

KLH juga mengusulkan agar pemerintah melanjutkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Program Menuju Indonesia Hijau. "Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui jalur formal (lurah/kades, petugas PPL), maupun nonformal (LSM), karena kerap kali informasi macet di kepala-kepala dinas saja, tidak disalurkan ke masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan bantuan teknis atau insentif kepada pemerintah daerah kabupaten yang telah berhasil dalam upaya pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup," kata dia.

Untuk program jangka menengah, KLH mengusulkan pembuatan jaring-jaring sampah di anak sungai dan pengolahan sampah terpadu, agar sampah tidak mengurangi kemampuan sungai menampung air hujan.

"Melakukan penanaman pohon produktif maupun tanaman konservasi di daerah hulu-hilir terutama di daerah sumber-sumber air, di tanah terbuka dan semak belukar melalui pemberdayaan masyarakat," kata Nelly.

KLH juga mencermati kebijakan pemukiman yang saat ini masih cenderung horizontal, perlu diubah menjadi pemukiman vertikal atau bertingkat. Kebijakan ini mempertimbangkan agar pembangunan pemukiman dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga ''lapar lahan'' dapat dikurangi. Strategi berikutnya adalah dengan relokasi sementara bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana terutama di lereng yang kemiringannya lebih dari 40 persen.

KLH juga mengusulkan pemulihan dan pembuatan sabuk hijau pantai "green belt" tersebut dengan memperhatikan tunggang pasang atau perbedaan antara air tinggi dan air rendah, mengacu kepada peraturan yang telah ada. Misalnya UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PP47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(ant-46)