SOLO- Terjadinya bencana tanah longsor di berbagai kabupaten/kota di Jateng akibat alih fungsi lahan yang makin marak belakangan ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Bambang S Widjanarko, usai menutup peringatan Hari Agraria Nasional ke 47 di Kantor BPN, Solo, baru-baru ini.

Ia mengatakan, luas lahan di Jateng 3, 25 juta hektare. Dari luas lahan itu, 17 persen sudah digunakan untuk permukiman. Padahal sesuai ketentuan, lahan permukiman hanya diperbolehkan 10 persen. ''Dengan makin luasnya lahan permukiman, maka lahan untuk peruntukan lainnya jadi berkurang,'' katanya.

Dia mengatakan, luas lahan konversi atau hutan yang mestinya 30 persen kini hanya tersisa 19 persen. Itu pun banyak hutan ini yang kondisinya gundul dan gersang. Demikian juga dengan lahan untuk tanaman pangan (sawah) maupun tanaman energi yang masing-masing mestinya seluas 30 persen, juga sudah banyak berkurang. Bambang mengakui, masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor perubahan fungsi lahan.

Menurut dia, selama ini masyarakat memanfaatkan lahan miliknya dengan sesuka hati tanpa melihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan yang mestinya untuk hutan, sawah atau tanaman energi malah digunakan untuk permukiman atau industri.

''Untuk mengembalikan fungsi hutan yang sudah gersang, BPN bekerja sama dengan berbagai pihak melaksanakan program Hutan Rakyat Lestari dengan melakukan penanaman kembali. Kami berharap, program yang sudah mencapai sekitar 85 persen itu mampu menggugah kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.''

Bambang juga menekankan pentingnya data base dan sistem komputerisasi di setiap kantor BPN di kabupaten/kota. Dengan adanya data base itu diharapkan masyarakat bisa mengetahui peruntukan setiap lahan yang semestinya.

Sedang komputerisasi, kata dia, masyarakat bisa melihat langsung proses sertifikasi yang sedang dikerjakan BPN. Kalau masyarakat bisa langsung melihat proses sertifikasi maka diharapkan tidak ada lagi penyimpangan oleh aparat BPN dalam proses sertifikasi. ''Saat ini BPN di setiap kabupaten/kota hanya sebagian yang sudah punya data base tanah dan komputerisasi,'' ujar Bambang.

Sementara itu pada penutupan peringatan Hari Agraria Nasional ke 47 itu, BPN Jateng juga menyerahkan berbagai bantuan pada enam daerah yang mengalami bencana banjir dan longsor.

Yakni Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, dan Solo. Bantuan yang secara simbolis diserahkan pada kepala BPN masing-masing kabupaten/kota itu akan diteruskan pada korban bencana. (G8-42)