JAWA Tengah merupakan provinsi dengan potensi besar, dan mempunyai banyak keunggulan serta daya tarik, baik berupa sumber daya alam, letak geografis, infrasruktur yang dimiliki, kondusivitas keamanan serta jumlah penduduknya yang cukup besar, hingga saat ini sudah hampir mencapai angka 33 juta orang.

Namun demikian provinsi ini juga menyimpan berbagai persoalan, di antaranya jumlah rakyat miskin lebih dari 6,5 juta orang, jumlah pengangguran yang tercatat 1,2 juta. Sedangkan yang tidak tercatat bisa lebih besar dari itu.

Berkaitan dengan kondisi riil serta kompleksitas persoalan yang dihadapi, perlu ditetapkan skala prioritas, tanpa mengesampingkan keseimbangan , maupun keselarasan antarbidang. Setidak- tidaknya dua hal yang perlu mendapatkan prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan rakyat dalam bidang ekonomi guna melahirkan wirausaha baru.

Selanjutnya perlu disusul kebijakan lain, yang tetap berorientasi pada potensi yang ada, salah satunya di bidang pertanian, sebab hampir 6 juta orang bekerja dalam bidang tersebut. Pemberdayaan petani, dan peningkatan cara bertani dengan sentuhan iptek tidak bisa diabaikan. Karenanya sekolah yang berbasis pertanian haruslah dihidupkan lagi, bahkan di tingkatkan kualitasnya. Dari situ diharapkan akan lahir petani dengan wawasan modern, serta mempunyai kemampuan manajerial yang dapat melihat dan memanfaatkan peluang bisnis.

TKI berkualitas

Khusus untuk peningkatan SDM sebaiknya lebih difokuskan pada mereka yang akan dan sedang memasuki dunia kerja. Bila penduduk usia produktif ditingkatkan kualitasnya, diharapkan mampu mandiri serta dapat keluar dari kesulitan yang dihadapi, bahkan mungkin akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya maupun lingkungan.

Data pada Disnakertrans tercatat, tahun 2007 terdapat 30.000 orang.Dari jumlah tersebut ironisnya hanya 6.500 orang TKI formal, sedang sisanya adalah TKW atau pembantu rumah tangga.

Melihat kenyataan yang ada, Pemerintah Jawa Tengah harus tanggap, dan berupaya untuk memberikan bekal keterampilan, intelektual dan kepribadian unggul pada para TKI yang akan bekerja di luar negeri, agar mempunyai kompetensi dan tidak gagap teknologi serta yang tidak kalah pentingnya, mampu menjaga kehormatan diri dan bangsanya. Jangan sebaliknya, terhina, teraniaya dan dilecehkan, padahal mereka merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar, tetapi perlindungan yang mereka dapatkan tidak memadai.

Anggaran Pendidikan

Guna mewujudkan harapan tersebut pemerintah harus segera menetapkan alokasi anggaran pendidikan yang memadai sesuai dengan UUD 45 Pasal 31 ayat 4 dan digunakan untuk sasaran yang tepat. Bila dirunut ke belakang, sebenarnya persoalan yang membelenggu bangsa ini adalah sumber daya manusianya yang masih harus ditingkatkan.

Ke depan jangan sampai terdengar lagi ada anak usia sekolah, tidak dapat melanjutkan sekolah, karena orangtuanya tidak mampu membiyayai, gedung sekolah roboh, sekolah tidak memiliki perpustakaan dan sarana praktikum serta guru yang dapat honor di bawah UMK,dan sebagainya.

Alokasi anggaran pendidikan sering dikalahkan dengan anggaran untuk pembangunan fisik, sebab membangun dan mendidik orang, hasilnya tidak dapat langsung dilihat dalam waktu singkat, sehingga banyak pihak khususnya yang punya otoritas tidak tertarik untuk melakukannya, mengapa ? Sebab tidak cepat mendongkrak popularitas yang bersangkutan.

Padahal pemikiran yang demikian tidak seluruhnya benar, bahkan saya katakan keliru, apa artinya bangunan yang megah, bila dihuni dan dikelola oleh manusia manusia yang tidak paham dalam mengurusnya, bukankah lebih baik ibaratnya, belum mempunyai bangunan tetapi mempunyai SDM yang berkualitas .

Siapkan Inkubator

Berbarengan dengan peningkatkan perhatian pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, adalah perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), agar mampu melakukan fungsi dan perannya secara optimal. Kurikulum BLKI pun bila perlu dilakukan penyempurnaan, disesuaikan dengan tantangan dan target yang ingin dicapai.

Saya usulkan untuk diberi materi pengetahuan kewirausahaan, agar nantinya bermanfaat bagi mereka yang akan mandiri dengan membuka usaha sendiri. Bagi mereka yang ingin menjadi wirausaha, pelatihan dan pendidikan belumlah cukup, sehingga perlu dilanjutkan penyiapan inkubator bagi mereka di tiap - tiap kecamatan se - Jawa Tengah.

Selama masuk di inkubator haruslah mendapatkan pendampingan dan dukungan modal bergulir dari pemerintah, secara kontinyu selama waktu tertentu.

Dengan konsep ini diharapkan akan lahir wirausaha baru yang tersebar di berbagai penjuru dan dalam berbagai jenis usaha. Dengan demikian, ada dua pola dalam mengatasi jumlah pengangguran, yaitu menciptakan tenaga kerja terampil dan menciptakan wirausaha baru.

Harapan penulis, dengan kerja sama dan memberikan prioritas pada peningkatan SDM, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta kabupaten / kota di Jawa Tengah direpresentasikan pada APBD Tingkat I dan Tingkat II, maka kesejahteraan yang kita dambakan bukanlah hanya impian, tetapi akan menjadi kenyataan pada saatnya nanti. Mari kita bersatu, bekerja untuk rakyat dan bersama rakyat guna mencapai kesejahteraan rakyat(11)

-- H Murdoko,SH, ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

Sekolah yang berbasis pertanian harus dihidupkan, bahkan ditingkatkan kualitasnya. Dari situ diharapkan akan lahir petani dengan wawasan modern