BENCANA banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah telah menimbulkan jatuhnya banyak korban, baik materi maupun jiwa. Kenyataan tersebut tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Artinya, penyelamatan dan pemberian bantuan bagi para korban tak lagi bisa ditunda.

Tentu saja, bantuan yang dibutuhkan oleh mereka yang tertimpa bencana adalah untuk penyelamatan jiwa, seperti obat, makanan, selimut, dan air bersih. Selain itu, penampungan yang mempertimbangkan aspek kesehatan secara menyeluruh juga perlu dibangun.

Penampungan bagi para korban yang mengungsi, misalnya, perlu dibangun dengan kondisi yang sehat dan memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru. Pada penampungan yang penuh sesak dengan situasi kekurangan air bersih dan kurangnya fasilitas jamban yang memadai, amat mudah berjangkit penyakit menular melalui air, seperti diare dan batuk.

Suasana penampungan yang padat juga dapat memudahkan penularan penyakit melalui udara, misalnya pneumonia. Kondisi tersebut akan turut diperparah oleh daya tahan tubuh pengungsi yang menurun akibat kurang gizi, kurang tidur, letih, dan depresi atau stres.

Mereka yang rentan terhadap penyakit umumnya anak-anak, perempuan, serta berusia lanjut. Belum lagi para korban yang sebelum bencana telah mengalami sakit tertentu, misalnya diabetes, jantung, dan asam urat, mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengendalikan penyakitnya. Apalagi beberapa obat sangat sulit didapatkan di wilayah bencana. Oleh karena itu, dalam menghadapi keadaan tersebut ada hal yang tak boleh luput dari perhatian.

Pertama, setiap individu harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu tidak mudah akibat keterbatasan yang harus dihadapi di tempat penampungan, tetapi dalam keadaan darurat tersebut prinsip hidup sehat harus terus diutamakan. Tindakan sederhana, misalnya mencuci tangan, merebus air sampai masak sebelum diminum serta menjaga kebersihan lingkungan, akan berpengaruh pada risiko penularan penyakit.

Demikian juga relawan yang akan berangkat ke daerah bencana, sebaiknya memeriksakan kesehatannya terlebih dulu agar nantinya dapat bertugas dengan kondisi prima, baik fisik maupun psikis. Sebab, mereka akan menghadapi medan berat serta menyaksikan langsung penderitaan para korban.

Kedua, paradigma bahwa setiap orang mempunyai hak atas kesehatan harus diutamakan. Para korban harus tetap mendapatkan akses atas air yang bersih dan sanitasi yang memadai, pasokan makanan yang aman, gizi, penampungan yang memadai dan kondisi lingkungan yang sehat. Semua itu merupakan kewajiban pemerintah setempat dalam memenuhi hak masyarakat terhadap kesehatan.

Bagaimanapun, hak atas kesehatan dapat terjamin hanya bila penduduk terlindungi dan pemerintah bertanggung jawab kepada sistem pelayanan kesehatan di daerah bencana.

Dampak Langsung

Pelayanan kesehatan merupakan unsur penentu yang kritis untuk pertahanan hidup, pada tahap awal bencana. Sebab, bencana selalu berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan penduduk korban bencana. Dampak kesehatan yang dialami para korban dapat digambarkan sebagai dampak langsung, seperti luka-luka dan cedera; atau dampak tidak langsung seperti kurang gizi dan terjangkiti penyakit.

Dampak kesehatan tidak langsung itu biasanya berkaitan dengan beberapa faktor, seperti tidak memadainya jumlah dan kualitas air, rusaknya sanitasi, terputusnya pasokan makanan, terganggunya pelayanan kesehatan, serta padatnya korban yang ada di penampungan.

Oleh karena itu, prioritas pelayanan kesehatan perlu dilakukan dengan baik. Secara umum, prioritas intervensi kesehatan seperti penyediaan air yang aman, sanitasi yang baik, pelayanan gizi, keamanan bantuan pangan/ketahanan pangan, tenda, dan pelayanan klinis dasar, harus diperhatikan untuk menyelamatkan korban.

Berbagai elemen harus terlibat bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik kepada pengungsi. Dalam konteks itu, peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di awal-awal terjadinya suatu bencana, sangatlah vital.

Keberadaan puskesmas menjadi sangat penting dalam meregulasi agar sumber daya, dana, dan kemampuan masing-masing elemen dapat dirasakan manfaatnya; tidak tumpang tindih, dan agar mutu pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan.

Namun, minimnya tenaga dan prasarana medis serta buruknya pelayanan kesehatan di puskesmas membuat para pengungsi sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan saat memerlukan. Fenomena seringnya tenaga dokter yang bertugas tidak ada di tempat membuat kasus-kasus gawat darurat bagi pengungsi -juga masyarakat- yang membutuhkan pertolongan menjadi terabaikan.

Kondisi seperti itu mungkin juga akan ditemui di hampir seluruh puskesmas di Indonesia. Itulah salah satu sebab mengapa citra masyarakat terhadap pelayanan puskesmas sangat buruk.

Kerja Sama

Oleh karena itu, agar pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat, serta terpadu, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai elemen. Lembaga seperti Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan lembaga serupa di semua tingkatan, perlu berkoordinasi dengan baik.

Melalui kerja sama itu akan terjalin koordinasi yang erat dalam pelaksanaan pemberian bantuan kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena musibah. Koordinasi itu dilaksanakan mulai dari tahap persiapan atau tahap prabencana melalui inventarisasi jenis, sifat dan lokasi bencana alam, serta inventarisasi sumber daya yang tersedia, dan sebagainya.

Koordinasi juga diperlukan dalam tahap pelaksanaan di lokasi bencana alam dan tempat pengungsian, serta pada tahap pascabencana dan rehabilitasi, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah sosial, termasuk keadaan fisik lainnya.

Wilayah negeri ini secara geografis berada di wilayah yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan puting beliug. Bencana tersebut dapat timbul secara mendadak (akut). Dalam banyak kasus bencana itu ditandai dengan jatuhnya korban manusia, rusaknya rumah serta bangunan penting lainnya, rusaknya saluran air bersih, terputusnya aliran listrik, saluran telepon, dan jalan raya.

Bencana juga membuat ribuan orang harus mengungsi. Mestinya semua itu menghentak kesadaran, bahwa kita harus berbenah lagi, terutama terhadap manajemen bencana (disaster management) yang selama ini di terapkan di negeri ini.(68)

-- Abdul Hamid, koordinator Gerak Lurus untuk Demokrasi (Gelud) Yogyakarta