logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 31 Desember 2007 PANTURA
Line

Penanggulangan Bencana Alam

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 1 Triliun

TEGAL - Untuk menanggulangi bencana alam di Tanah Air yang terjadi dalam sepekan terakhir, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut khusus untuk sektor pendidikan, yaitu menjamin kelangsungan nasib para siswa korban bencana agar tidak telantar.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI, Cheppy T Wartono SE, dalam kegiatan masa reses di Kota Tegal, Sabtu (29/12). Menurutnya, dana cadangan itu telah disahkan oleh DPR belum lama ini, dan bisa segera dicairkan.

Dana cadangan itu nantinya khusus untuk membantu dan menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi korban bencana, seperti banjir dan longsor. Para siswa, bangunan sekolah yang rusak, dan guru, serta tenaga pendidikan lainnya akan mendapat bantuan.

''Pemerintah sedang gencar meningkatkan peningkatan kualitas penduduknya. Sehingga para siswa dan sekolah yang jadi korban bencana harus dijamin tetap bisa melangsungkan proses belajar mengajar,'' tegasnya usai mengunjungi Politeknik Harapan Bersama,Tegal.

Menurut dia, dana bantuan korban bencana khusus pendidikan seperti itu, tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dianggarkan. Untuk 2007 anggaran untuk bencana secara umum, yang sisanya kemungkinan masih ada. Sisa anggaran itu, ujar dia, akan digunakan untuk membantu penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah, khususnya bencana banjir dan longsor.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jateng IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini, berharap, dengan danya bantuan dana seperti itu tidak lagi ada keluhan korban bencana, tidak bisa belajar atau melanjutkan studi dengan alasan barang-barang untuk proses belajar mengajar hancur terkena bencana. Seperti, para siswa, guru dan sekolah yang terkena bencana banjir di Solo dan longsor di Karanganyar.

Akses Cepat

''Dana yang sifatnya untuk membantu korban bencana bisa diakses secara cepat. Sedangkan khusus untuk dana bantuan di sektor pendidikan ini, bisa segera dicairkan per 1 Januari 2008,'' kata Cheppy yang komisinya menangani pendidikan, pariwisata dan olahraga.

Terkait bencana banjir dan longsor di beberapa daerah yang terjadi dalam pekan terakhir ini, menurutnya, kalangan DPR belum menerima laporan besaran kerugian yang diakibatkan. Tapi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, tindakan pemerintah sudah cukup baik dalam menanggulanginya.

''Kami menyarakan agar tindakan pemerintah menanggulangi bencana banjir dan longsor bisa tuntas, dibentuk satuan tugas penangulangan bencana di setiap daerah. Kegiatan satuan tugas ini kemudian harus selalu diawasi,'' pungkasnya. (J16-15)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA