SEMARANG- Jika mulai tahun ajaran 2008/2009, SD dan SMP Negeri di Semarang digratiskan, maka hal itu juga berlaku pada SD dan SMP swasta. Demikian diungkapkan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jateng Drs Soebagyo Brotosedjati pada acara Musyawarah Rapat Kerja BMPS Jateng di Kantor Dinas P&K Jl Pemuda (29/12).

Soebagyo tidak mempermasalahkan jika pemerintah lebih memprioritaskan sekolah negeri. ''Namun yang perlu diingat, sekolah swasta juga mendukung program wajib belajar 9 tahun di mana hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.''

Pada rapat tersebut, juga diungkapkan permasalahan yang dihadapi sekolah swasta. Misalnya perlakuan pemerintah yang memindahkan guru bantu ke sekolah negeri setelah guru tersebut diangkat menjadi PNS.

Hal itu, sambung dia, sangat disayangkan mengingat sekolah swasta akan kehilangan guru-guru yang berkualitas. Ia meminta agar para guru yang sudah diangkat tetap mengajar di sekolah swasta tempat mereka mengajar.

''Kami sudah meminta hal tersebut pada gubernur dan seluruh wali kota dan bupati di Jateng.'' Ia tidak menampik kenyataan bahwa masyarakat lebih memilih sekolah negeri, namun ia menegaskan bahwa tidak sedikit sekolah swasta yang mutunya tidak kalah dengan sekolah negeri.

Di hadapan para anggota BMPS kab/kota se-Jateng, ia meminta agar guru-guru yang masih memegang ijazah diploma 3, segera melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 agar mutu/kualitas sekolah swasta dapat meningkat.

Kepala Dinas P & K Jateng Drs Kunto Nugroho HP MS yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan bahwa pada anggaran pendidikan tahun depan, salah satu yang akan difokuskan pembangunannya adalah sekolah kejuruan baik negeri maupun swasta.(H11-41)