YOGYAKARTA - Pakar senior administrasi negara UGM Prof Dr Miftah Thoha menegaskan, selama belum ada reformasi birokrasi untuk ketiga kalinya, maka pegawai negeri sipil (PNS) cenderung akan melakukan korupsi.

Hal tersebut dikemukakan Prof Miftah dalam seminar purnatugas dirinya dengan mengangkat tema ''Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia'' di ruang seminar Fisipol UGM, baru-baru ini.

Ikut hadir menjadi pembicara dalam seminar setengah hari tersebut, di antaranya Prof Warsito Utomo, Prof Dr Agus Dwiyanto, Dr Agus Pramusinto, Bupati Kebumen Dra Rustriningsih, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY Drs Taviv Rayanto, dan Sekda Sleman Ir Sutrisno.

Menurut pakar administrasi negara tersebut, selama berdirinya negara ini baru dua kali dilakukan reformasi birokrasi. Pertama di era Presiden Soekarno yang mengganti sistem administrasi negara yang sebelumnya menganut sistem peninggalan pemerintah Belanda.

Kedua, di era Soeharto yang sistem administrasi negaranya dibuat sentralistik karena pemerintah menginginkan sistem ekonomi dan pemerintahan yang kuat. Pasca-Soeharto jatuh sembilan tahun lalu, belum ada reformasi birokrasi lagi sehingga sistem administrasi yang berlaku sekarang ini merupakan warisan rezim Soeharto. Ditambahkan oleh Prof Miftah, sistem administrasi negara yang berlangsung di Indonesia sekarang ini pun merupakan sistem terjelek di dunia.

Selain itu, dengan sistem yang berlaku saat ini hampir semua PNS merasa takut menghadapi masa pensiun. Padahal usia pensiun di umur 56 dan 65 tahun masih bisa memungkinkan mereka untuk tetap aktif berkarya, hanya situasi ekonomi di Tanah Air belum mendukung sehingga mereka tidak mendapat pekerjaan layak.

''Hampir 99% PNS takut pensiun. Masa pensiun merupakan masa suram bagi para PNS padahal di usia tersebut mereka masih bisa aktif menggunakan kemampuannya,'' tandasnya. (P12-70)