YOGYAKARTA - Reformasi yang beralasan mengusung demokrasi, yang selama ini didengung-dengungkan ternyata hanya ingin merusak sendi-sendi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gejolak politik dan kerusuhan di berbagai daerah yang terjadi selama ini, akibat dari reformasi yang terlalu berlebihan sehingga kurang menghargai nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya sekelompok orang yang ingin mengusung Pilkada DIY. Padahal ide ini sama sekali bertentangan dengan hati nurani rakyat Yogyakarta, yang menginginkan adanya penetapan bukan pemilihan Gubernur DIY.

Gandung Pardiman, ketua DPD Partai Golkar DIY, mengungkapkan hal itu dalam orasinya yang disampaikan di hadapan ribuan simpatisan dan kader Partai Golkar dalam pembubuhan sejuta tanda tangan mempertahankan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di Alun-alun Selatan, Minggu (30/12).

Aksi tersebut dalam rangka mempertahankan Yogyakarta sebagai daerah istimewa sekaligus sebagai ungkapan warga tidak ingin ada pemilihan gubernur, tapi hanya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan KGPAA Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY.

Karena itu, lanjut Gandung, apabila pemerintah pusat tetap memaksakan ada pemilihan gubernur, maka Partai Golkar DIY akan memboikot.

Masa Depan

Hal senada juga disampaikan RH Heru Wahyu Kismoyo. Apa yang dilakukan Partai Golkar ini, lanjut dia, sekaligus untuk menanyakan pada rakyat Yogyakarta tentang masa depan DIY. Maka untuk menyalurkan aspirasi, DPD Partai Golkar membentangkan kain putih sepanjang 1.000 meter bagi warga Yogyakarta yang setuju adanya penetapan diminta menandatangani spanduk itu.

Sebab, tambah dia, apabila keistimewaan itu hilang sama halnya mengkhianati UUD 45. Satu hal lagi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Keraton Yogyakarta hanya tinggal cerita dari bagian sejarah bangsa.

Pada prinsipnya Partai Golkar tetap konsisten membela keistimewaan Yogyakarta dan UUD 45. Memang dalam hal ini Kasultanan dan Pakualaman sama sekali tidak pernah meminta hak-haknya atas segala pengorbanan dan peran perjuangannya demi kemerdekaan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat Yogyakarta.

Namun, tandas dia, eksekutif dan legislatif harusnya sing isa ngrumangsani dan sing bisa nguripke rasa serta jangan hanya isa ngrasake penake uripe dhewe yang selama ini telah menikmati hasil pengorbanan dan perjuangan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman beserta rakyat Mataram. (sgt-70)