PSIS, tim yang sore ini ditentukan nasibnya apakah bisa ikut Superliga atau tidak, kembali menerima alokasi APBD untuk musim depan. Namun, perjalanan dana Rp 10 miliar untuk mereka tidaklah mulus. Suatu hal yang sebenarnya wajar, mengingat mekanisme pendanaan tim sepak bola untuk kompetisi 2008 memang berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Saat ini pemberian langsung pada mereka dihindari, sebagai upaya mematuhi Permendagri yang melarang pemberian dana APBD pada sebuah organisasi nonpemerintah secara terus-menerus.

Ketentuan itu memunculkan kebingungan. Apa yang terjadi pada tim Semarang tersebut sebenarnya relatif lebih baik. Klub profesional lain di Jateng yang pasti tak dapat tiket ke Superliga, Persis Solo, bahkan belum memperoleh jaminan alokasi.

Persibat Batang yang musim depan bakal berlaga di Divisi Utama -sejajar dengan Persis dan Persiku Kudus- lebih beruntung.

Persibat dipastikan bakal memperoleh alokasi APBD lebih dari Rp 7 miliar. Namun, jumlah itu dialirkan lewat Dinas Pendidikan.

Pendanaan untuk salah satu peraih tiket Superliga, Persijap Jepara, direncanakan menggunakan mekanisme yang senada dengan tindakan yang ditempuh untuk membiayai pasukan "Mahesa Jenar". Dana diikutkan sebagai bagian dari porsi KONI.

Bedanya, belum muncul ke permukaan berapa nominal rupiah yang bakal didistribusikan bagi pengelolaan "Laskar Kalinyamat". Hanya diketahui, total dana yang dianggarkan untuk KONI Kabupaten Jepara pada 2008 mencapai Rp 12 miliar.

Mau tidak mau, saat ini pola "transaksional" menjadi dominan dalam pengalokasian pos APBD untuk sepak bola. Kalimat yang biasa diucapkan Tantowi Yahya ketika memandu sebuah kuis di televisi, "Deal or no deal," menggambarkan apa yang terjadi dalam proses pendanaan sebagian besar tim-tim anggota Liga Indonesia.

***

PSIS, Persiku, Persibat, dan Persijap dipimpin oleh orang nomor satu di daerah masing-masing. Sedangkan ketua umum Persis dijabat Wakil Wali Kota Solo.

Sebenarnya, kehadiran pucuk pimpinan eksekutif dalam memimpin kepengurusan sepak bola sudah menjadi semacam tradisi. Bedanya, saat ini lembaga-lembaga itu dalam mekanisme keorganisasian di tubuh PSSI, telah mengalami perubahan interaksi.

Taruh PSIS misalnya. Secara legal, tak bisa lagi dikatakan PSIS yang berlaga dalam kompetisi Divisi Utama 2007 adalah organisasi yang dimiliki klub-klub semacam SSS, TCS, Undip, PMC dan sebagainya seperti era perserikatan dulu.

Klub-klub tersebut berada di bawah naungan Pengcab PSSI Kota Semarang, yang mempunyai struktur tersendiri dan hirarki ke atasnya tidak berhubungan dengan Badan Liga Indonesia (BLI). Implikasinya pun berbeda bila mengarah pada hubungan tim itu dengan KONI.

Pemahaman itu menjadi penting, manakala dana APBD harus disalurkan lewat KONI setempat.

Kondisi demikian menjadikan penyaluran dana untuk tim-tim sepak bola menghadapi kendala yang tidak ringan, karena memang KONI berurusan dengan pembinaan olahraga amatir.

Pengcab PSSI harus diakui memiliki posisi strategis, karena merekalah yang menjadi anggota KONI. Di sisi lain, pengcab juga punya hubungan emosional dengan tim profesional yang berlaga dalam Liga Indonesia karena faktor historis. Dalam kerumitan alokasi pendanaan sekarang, pengcab PSSI memang berpotensi menjadi jembatan penghubung.

Komunikasi intensif memang menjadi kunci, ketika banyak pihak saling terkait. Namun perlu disadari, deal ataupun no deal dalam komunikasi yang terjadi adalah hal biasa. (22)