BOYOLALI- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kehutanan untuk melakukan kajian dan pengecekan di lahan pemukiman penduduk yang rawan akan terjadinya bencana longsor, untuk selanjutnya dilakukan relokasi.

''Saya minta tolong dicek secara betul. Kalau memang rawan, masyarakat harus diberitahu kemungkinan adanya relokasi. Mengingat korban yang meninggal cukup besar di daerah tanah longsor, (kalau hasil kajian perlu dipindah-Red), maka kita harus mendidik, mengajak, menjelaskan bahwa daerah tersebut tidak aman,'' ujar Presiden seusai mendengarkan paparan Gubernur Jateng Drs Ali Mufiz MPA mengenai ''Kejadian dan Penanganan Bencana Alam di Provinsi Jateng periode Desember 2007'' di Ruang VIP Bandara Adi Sumarmo Solo, Sabtu (29/12).

Ali Mufiz mengatakan, dari 18 kabupaten/kota yang melaporkan terkait bencana banjir, longsor dan angin puting beliung di Jateng, ada tujuh daerah yakni Cilacap, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Grobongan dan Surakarta yang telah dapat diiventarisasi, sementara 11 daerah masih dalam proses.

Lokasi bencana alam di Jateng, lanjut Gubernur, kalau dilihat dari peta kerentanan zona tanah, dua daerah yakni Wonogiri dan Karanganyar masuk kategori tanah rawan. Presiden bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menkokesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Menteri Kehutanan MS Ka'ban, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan sejumlah menteri yang lain, seusai mendapatkan paparan gubernur, mengunjungi Kabupaten Wonogiri. Di tempat itu, Presiden menyerahkan bantuan Rp 5 miliar untuk korban bencana alam di Jateng.

Sebagai antisipasi adanya bencana pada masa mendatang, Yudhoyono menekankan adanya langkah-langkah pencegahan apabila pada waktu mendatang terjadi gangguan cuaca yang bisa menimbulkan banjir maupun longsor, termasuk kemungkinan relokasi.

Di Wonogiri

Saat di Wonogiri, SBY mengatakan, pemerintah akan meninjau ulang pengelolaan waduk yang selama ini dilakukan Perum Jasa Tirta (PJT) tanpa melibatkan pemerintah kabupaten/ kota yang menjadi lokasi keberadaan waduk. Langkah itu ditempuh agar pengelolaan waduk bisa lebih efektif, termasuk untuk memenejemen persoalan banjir dan luapan sungai.

Karena itu, saat kunjungan kerja sekaligus meresmikan rumah pintar di Wonigiri dia mengatakan, akan segera menggelar rapat khusus dengan para menteri dari departemen terkait. ''Rapat khusus akan membahas persoalan pengelolaan waduk dan segi lainnya. Jadi tidak hanya waduk di Wonogiri pascaluapan Bengawan Solo.'' (H7,H34-46)