PEMBUNUHAN pemimpin oposisi Benazir Bhutto telah menyebabkan Pakistan terjerumus ke dalam krisis terburuk dalam 60 tahun sejarah negara itu. Amuk massa, kerusuhan, dan penjarahan melanda negeri itu. Pemilihan umum legislatif pun terancam dibatalkan atau setidaknya ditunda.

Banyak analis mengatakan, Presiden Pervez Musharraf dapat memanfaatkan situasi ini sebagai dalih untuk memberlakukan kembali status darurat. Kemudian, dia juga dapat membatalkan atau paling tidak menangguhkan pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan 8 Januari mendatang.

Kalaupun pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, proses demokrasi itu bakal timpang. Sebab selain Partai Rakyat Pakistan kehilangan Benazir, kubu oposisi lainnya seperti Nawaz Sharif telah mengumumkan akan memboikot pemilu dan mendesak Musharraf mundur.

Farzana Shaikh, pakar tentang Pakistan dari kelompok analis Chatham House London, memperkirakan pemilu bakal ditunda. "Proses pemilu telah menemui jalan buntu. Saya kira, kemungkinan besar Musharraf akan menyatakan bahwa situasi telah di luar kendali dan dia perlu memberlakukan kembali keadaan darurat," kata Shaikh.

Sangat Berbahaya

Dia juga menilai Pakistan telah mengalami krisis paling parah yang dapat menimbulkan kekacauan di kawasan Asia Selatan. "Bukan baru kali ini Pakistan mengalami krisis sejak negara itu merdeka pada 1947. Namun inilah krisis yang paling parah di negeri itu," tambahnya.

Talat Masood, seorang jenderal purnawirawan yang juga pengamat politik, memperkirakan partai Bhutto akan mengajukan gugatan atau memboikot pemilu. Mereka menuduh elemen-elemen partai berkuasa mendukung militan untuk membunuh Benazir.

"Kondisi saat ini sangat berbahaya bagi partai-partai politik untuk melaksanakan aktivitas terkait pemilu," ujar Masood.

Kendati kalangan militan Talib dan Al-Qaedah di Pakistan telah disebut-sebut sebagai pelaku serangan yang menewaskan pemimpin oposisi itu, para analis tetap mencurigai keterlibatan lawan-lawan politik Benazir dan kubu Musharraf dalam insiden tersebut.

"Sangat sulit menemukan kebenaran tentang siapa yang mendalangi serangan itu," kata MJ Gohel, direktur eksekutif Asia-Pacific Foundation di London. "Selain elemen-elemen Talib dan Al-Qaedah, ada banyak pihak yang diduga terlibat. Misalnya, kalangan militer dan intelijen yang tidak pernah menyukai Benazir. Lawan-lawan politiknya juga patut dicurigai."

Shaikh mengaitkan dugaannya itu dengan fakta bahwa Benazir dibunuh di Rawalpindi yang merupakan kota militer. Kota itu jauh dari basis militan muslim yang berada di Provinsi North West Frontier. "Ada pendapat bahwa sikap abai pemerintah telah membuka peluang bagi pelaku untuk menyerang Benazir," tambahnya.

Manajer kampanye Benazir telah berkali-kali mengeluhkan minimnya pengamanan terhadap mantan perdana menteri itu, padahal telah terjadi insiden pengeboman yang menewaskan 139 orang saat kepulangannya pada 18 Oktober lalu.

Gohel mengatakan, pembunuhan terhadap Benazir juga menambah tekanan internasional terhadap Pakistan. Islamabad juga bakal kerepotan menghadapi amuk massa pendukung Benazir.

"Kerusuhan dan kekerasan akan makin sering terjadi. Jika Musharraf memberlakukan status darurat lagi, aksi-aksi protes bakal meluas. Situasi seperti itu niscaya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal di Pakistan," kata Shaikh.(rtr-ap-ben-26)