Setelah 15 bulan berada di bawah pemerintahan militer pascakudeta, rakyat Thailand Minggu kemarin berbondong-bondong memberikan suara dalam pemilihan umum legislatif. Para jenderal dan kalangan politikus berharap pemilu itu akan mengembalikan Thailand kembali ke jalur demokrasi. Namun, janji dan harapan itu masih berputar-putar dalam ketidapastian dan kekhawatiran, mengingat proses menuju pemilu itu sendiri belum mencerminkan iktikad demokratisasi. Tentu dipertanyakan, bagaimana pemilu bebas dan adil dapat terjadi kalau lebih dari sepertiga negara itu masih dalam keadaan perang.

Banyak pihak di Negeri Gajah Putih menganggap pemilu kali ini tidak biasa, karena digelar di bawah tekanan militer. Dari 76 provinsi di negeri itu, 31 provinsi di antaranya masih dalam status darurat militer. Lebih pelik lagi, 31 provinsi tersebut adalah basis dukungan politik bagi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Memang benar pemilu ini masih dibayangi oleh Thaksin sehingga militer perlu mencegah dengan berbagai cara untuk menekan massa. Namun, krisis yang berpusat pada sang perdana menteri terguling itu rupanya belum terselesaikan, bahkan juga dalam pemilu Minggu kemarin.

Hasil penghitungan awal (exit poll) menunjukkan Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai baru pro-Thaksin, bakal memenangi pemilu. Prediksi dari exit poll itu menyebutkan, PPP bakal meraih mayoritas 256 kursi di parlemen, sedangkan rivalnya Partai Demokrat diperkirakan meraih tidak lebih dari 162 kursi. Meskipun hasil akhir nantinya juga bukan kemenangan absolut, setidak-tidaknya PPP tetap menjadi pemenang meskipun harus membentuk koalisi. Yang menarik, tema kampanyenya mengusung isu untuk membawa Thaksin pulang dari pengasingan di London dan melanjutkan kebijakannya.

Kini terbukti, isu itu mampu membawa kemenangan bagi PPP. Thaksin juga mengamati dengan seksama perkembangan pemilu itu dari Hong Kong. Kendati exit poll bukan hasil resmi, akurasinya selalu mendekati ketepatan penghitungan resmi. Apabila kemenangan itu disahkan, maka makin besarlah peluang Thaksin untuk pulang dari pengasingan. Di sinilah kemudian muncul masalah, sebab prospek kepulangan Thaksin kembali memunculkan kekhawatiran bakal ada kudeta lagi oleh militer yang berkuasa. Dengan hasil exit poll itu, seluruh perhatian kini kembali tertuju kepada militer.

Apa gerangan yang akan dilakukan pemerintahan militer apabila PPP membentuk pemerintahan? Banyak yang khawatir militer akan kembali mengintervensi. Apalagi, militer sudah sejak dini mempersiapkan sarana-sarana untuk tetap mengendalikan kehidupan politik. Sebagai contoh, parlemen bentukan militer belum lama ini menyetujui Undang-Undang Keamanan Internal yang kontroversial. Mirip dengan ISA di Malaysia atau undang-undang antisubversif di Indonesia, undang-undang itu memberikan legalitas bagi militer untuk mencengkeram kekuasaan, bahkan setelah penyelenggaraan pemilu ini.

Kita masih teringat perjalanan negeri itu sebelum pemilu. Kegalauan politik bermula dari tuntutan masyarakat menengah supaya Thaksin mundur karena diduga korupsi dan menyelewengkan kekuasaan. Rakyat Thailand masih terbelah antara pendukung dan penentang Thaksin, antara kubu yang mendukung kudeta dan kubu yang menolak kudeta. Kini, perjuangan menentukan masa depan Thailand makin menukik ke persoalan-persoalan fundamental, yakni persoalan untuk memilih antara memaafkan tetapi tidak melupakan, atau memaafkan dan melupakan, atau tidak memaafkan tetapi melupakan kesalahan Thaksin.