DEMAK- Pelaksanakan pilkades yang diperkirakan baru terealisasi tahun 2008, menghadapi masalah keuangan. Pasalnya, dalam RAPBD 2008, anggaran itu tidak muncul. Masalah itu pun menjadi perdebatan hangat di kalangan DPRD Demak.

Sebenarnya dalam APBD 2007 telah dianggarkan Rp 1,2 miliar atau masing-masing desa mendapat bantuan dana pilkades Rp 5 juta. Hanya saja, hingga akhir tahun belum satu pun desa yang menggelar pilkades, sehingga dana dari pos itu kembali ke kas daerah.

Namun, pada RAPBD 2008 anggaran itu tidak muncul lagi. Padahal, seharusnya dana yang belum terpakai dialokasikan lagi pada APBD berikutnya.

Ketua Komisi A DPRD Demak H Ali Mas'adi SH mengatakan, dana bantuan untuk pilkades harus masuk dalam APBD murni mendatang. Ia cukup terkejut melihat pos alokasi itu tidak muncul dalam RAPBD.

Di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), alokasi tersebut ada. Kalau demikian, semestinya dalam RABD juga diusulkan. ''Lha ini kok tidak ada, rasanya ada yang tidak sinkron,'' katanya.

Karena itulah, Ali Mas'adi meminta agar anggaran tersebut tetap dialokasikan pada tahun mendatang.

Pihaknya khawatir jika tidak dianggarkan, legislatif akan disalahkan dengan dikatakan menjadi penyebab tertundanya pilkades, karena tidak meloloskan dana bantuan pilkades.

Kabag Pemerintahan Setda Demak H Agus Nugroho LP menjelaskan, dana tersebut sifatnya bantuan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam penyusunan RAPBD, semestinya telah diajukan, namun ternyata tidak muncul.

''Ya, kalau saat ini tidak muncul, masih memungkinkan untuk dialokasikan dalam perubahan APBD,'' katanya.

Pelaksanaan pilkades tetap berjalan, meski alokasi dana itu baru ada dalam perubahan anggaran mendatang. Saat ini sudah ada delapan desa yang telah membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD).

Setelah itu segera menyusul desa-desa lain untuk membentuk lembaga tersebut. BPD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan membentuk panitia pilkades. (H1-37)