logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 19 Desember 2007 SEMARANG
Line

Kali Perlu Dilebarkan

SEMARANG- Jebolnya tanggul Kali Bringin diperkirakan karena lebar sungai tak sampai 20 meter. Padahal, untuk bisa menampung debit air mencapai 145 meter kubik per detik, diperlukan lebar sungai minimal 20 meter. Demikian pengamatan Pakar Teknik Sipil Hidrologi Undip, Dr Ir Robert Johanes Kodoatie MEng, Selasa (18/12).

Menurut dia, selain pengerukan sedimentasi sungai, antisipasi utama yang harus dilakukan yakni melebarkan lebar sungai agar bisa menampung debit air per tahun sebesar 145 meter kubik per detik. "Untuk per tahun saja, kita belum mampu. Apalagi untuk antisipasi lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang menelan biaya lebih banyak," ujar dia.

Ketua Lemlit Unissula, Slamet Imam Wahyudi mengatakan, untuk mengurangi luapan air di Kali Bringin sebaiknya di kawasan atas yang jadi daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dibuatkan embung-embung atau waduk kecil sebagai tempat penampungan air. Diharapkan, ketika turun hujan air tidak langsung menuju Kali Bringin tetapi masuk dahulu ke kolam-kolam buatan. "Selama ini masih BSB di Ngaliyan saja yang memiliki waduk kecil," katanya.

Pembuatan embung di kawasan hulu seperti kawasan Bukit Semarang baru (BSB), diperlukan karena merupakan daerah resapan air. Sebelum menjadi kawasan perumahan, air meresap ke dalam tanah. Namun setelah itu, aliran air dari kawasan tersebut langsung menuju ke Kali Bringin. "Dampaknya, saat hujan deras tanggul rawan jebol karena tergerus air, yang mengakibatkan tanggul dapat ambrol sewaktu-waktu," katanya.

Normalisasi

Satu-satunya solusi menanggulangi banjir di lokasi itu, adalah dengan normalisasi. ''Normalisasi hanya bisa dilakukan dengan pembebasan tanah.'' Hal itu diungkapkan ahli hidrologi dari Lembaga Masyarakat Peduli Banjir (LMPBL), Dr Nelwan Dipl HE. Pasalnya, kapasitas Kali Bringin tidak besar. Di sekitar kali, banyak tambak penduduk. Mereka, berusaha membangun tanggul sendiri namun jebol.

Dikatakannya, memang ada alternatif lain yakni membangun waduk di daerah atas untuk menghambat debit air. Namun hal itu akan memakan biaya sangat besar. ''Jauh lebih besar ketimbang pembebasan lahan. Karena bagian hulu kali tersebut lebar tapi muaranya sempit. Padahal, harusnya muaranya yang lebar.''

Dijelaskannya, masalah banjir tidak bisa dipecahkan dengan cara teknis semata. ''Harus ada pendekatan sosial. Tidak bisa semuanya dikerjakan pemerintah, masyarakat harus memahami hal itu.'' Nelwan yang juga dosen Undip itu menekankan agar ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat agar ditemukan solusi mengatasi banjir.

Tanpa bermaksud memihak Pemkot, Nelwan meminta agar masyarakat legawa mengingat hal itu demi kepentingan banyak orang. Karena itulah pihaknya menganggap penting sosialisasi pada masyarakat agar tidak terjadi benturan/kecurigaan terhadap pemerintah.

Masyarakat, tutur Nelwan, perlu mengerti bahwa keadaan Semarang 20-25 tahun lalu, tidak sama dengan sekarang. Faktanya saat ini, Semarang bagian bawah lebih rendah dari permukaan air laut. ''Tidak ada solusi lain selain menggunakan pompa.''

Namun demikian, permasalahan banjir tidak otomatis selesai dengan dibangunnya pompa di mana-mana. ''Biaya operasional dan maintenance tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemkot. Masyarakat harus ikut berpartisipasi.'' Jadi, tegasnya, sosialisasi manajemen terpadu harus diterapkan.

Luas Semarang sekitar 400 km2, separonya merupakan kawasan Semarang bawah. Menurut Nelwan, panjang seluruh saluran di kawasan Semarang bawah diperkirakan 5.000-10.000 km. Adapun pembiayaan pemeliharaan, mencapai Rp 50 miliar - Rp 100 miliar/tahun. Padahal, anggaran di Pemkot untuk biaya tersebut hanya Rp 1,8 miliar/tahun.

Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan ''tenangnya'' Sungai Banjirkanal Barat dan Timur. Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan, banjir besar bisa datang sewaktu-waktu seperti kejadian tahun 1990. Nelwan juga mengusulkan tentang masterplan terpadu Pemkot Semarang dengan Pemda lain, misalnya Pemkab Semarang.

''Jangan semata-mata ingin menambah PAD, lantas Pemkab Semarang mengizinkan pembangunan industri di mana-mana yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air.'' (J8,H36,H11-56)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA