YOGYAKARTA - Lurah dan pamong desa se-Yogyakarta yang tergabung dalam wadah Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ismaya meminta pemerintah segera mengeluarkan surat keputusan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan KGPAA Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY.

''Bagi kami tidak ada Pemilihan Gubernur DIY. Yang ada penetapan, ini mutlak dan harga mati,'' kata H Mulyadi SH, ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ismaya Yogyakarta kepada wartawan, Selasa (18/12).

Lebih lanjut Mulyadi yang didampingi ketua-ketua paguyuban lurah dan pamong desa empat kabupaten itu mengatakan, apabila pemerintah tetap memaksakan ada pemilihan gubernur, maka mereka tidak mau terlibat dengan pelaksanaan Pilgub.

Bahkan, tambah dia, selain pamong desa tidak mau terlibat, para ketua RT dan RW serta pengurus kampung akan memboikot pelaksanaan Pilgub tersebut.

''Apabila tetap ada pemilihan gubernur, kami sudah sepakat akan memboikot dan kami tidak akan mau terlibat dengan pelaksanaan tersebut,'' tegasnya.

Utus Perwakilan

Untuk mendukung penetapan tersebut, maka Ismaya akan mengutus perwakilan segera menghadap Presiden, Mendagri, dan DPR di Jakarta. Dengan harapan agar pemerintah segera mengeluarkan surat penetapan. ''Kami berharap akhir bulan ini, pemerintah sudah mengeluarkan surat penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY,'' katanya.

Apabila langkah ini belum dikabulkan, lanjut dia, pihaknya bersama rakyat Yogyakarta dengan seluruh elemen lurah dan kepala desa serta pamong desa bersama akan segera melakukan gerakan boikot.

''Sebagai lurah kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak mau terlibat sebagai panitia Pilgub,'' jelas Mulyadi seraya menambahkan,'' mau ada Pilgub karepmu, yang penting kami tidak mau terlibat.'' (sgt-70)