BANYUMAS-Sekitar 770 warga Kecamatan Gumelar menyatakan belum puas terhadap hasil pembangunan selama ini. Mereka menginginkan di masa depan Kabupaten Banyumas sejajar dengan Kabupaten Purbalingga.

Keinginan tersebut disampaikan saat mereka berdialog dengan calon wakil bupati Tossy Aryanto, beberapa waktu lalu. Warga juga mengeluhkan pelayanan kesehatan di Gumelar yang belum maksimal karena lokasinya yang jauh dari pusat kabupaten.

''Untuk mengejar ketertinggalan saya ingin semua potensi Banyumas 'dijual' ke luar kabupaten,'' ujar Tossy yang menguasai penanganan kebakaran dengan sertifikasi NFPA International.

Melalui konsep itu, lanjut dia, bisa meningkatkan pemasukan APBD. Contohnya potensi di bidang pemadam kebakaran. Dia menginginkan pemadam kebakaran menjadi dinas sendiri. Dengan demikian setiap kecamatan harus ada tim pemadam beserta kendaraannya.

Selain cepat menangani bencana kebakaran di daerah sendiri, dapat cepat memberi bantuan kepada daerah yang wilayahnya berbatasan langsung. ''Tentu ada kompensasi biaya,'' tandas pasangan Bambang Priyono itu. Dinas pemadam kebakaran, kata dia, juga bisa digunakan sebagai pusat pendidikan bagi kabupaten untuk sertifikasi.

Sertifikasi bisa berupa pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran untuk memperoleh status ahli, sekaligus sebagai mengeluarkan sertifikat kelayakan dinas atau perusahaan.

Kesehatan

Mengenai pelayanan kesehatan, pemerintah harus bisa menjadi pencetus sebuah sirkulasi sistem kesehatan. Penguasaannya dari hulu sampai hilir. Antara lain farmasi atau pengadaan obat sekaligus penyebaran obat, sehingga harga obat bisa murah dan sirkulasi untuk biaya produksi dan distribusi berjalan lancar.

Konsep itu dapat diwujudkan berupa perusahaan asuransi yang dikelola pemerintah dan berstatus badan usaha milik daerah (BUMD) dengan modal awal dari APBD. ''Setelah itu, BUMD tersebut harus mandiri dan bisa memberi pemasukan ke APBD,'' ujarnya.

Untuk memperkuat sistem, kata dia, perlu dibangun RSUD lagi minimal dua unit. RSUD itu untuk pelayanan langsung sekaligus menjaga sirkulasi obat. Subsidi untuk rakyat yang tidak mampu menjadi prioritas. Konsekuensi dari semua itu, di Banyumas harus ada BUMD yang bergerak di bidang farmasi yang pengadaan dan distribusinya dikontrol pemkab. (P16-27)