KAJEN- Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pekalongan akan meminta klarifikasi dari Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro (Undip), terkait pengaspalan jalan lingkar Setda yang diduga tak memenuhi standar mutu. Kedua institusi itu dimintai klarifikasi karena merekalah yang menguji sampel pekerjaan pengaspalan jalan Setda dan ruas Jalan Gejlik-Tanjungsari.

Pengaspalan ruas jalan sepanjang 2,860 kilometer itu menelan biaya Rp 1,07 miliar. DPU mengirim sampel pekerjaan ke Semarang sekitar sepuluh hari lalu dan hasil uji laboratorium diterima, Senin (10/12). Dari hasil uji Bina Marga Jateng, kadar aspal sampel 7,06 persen dan hasil uji Tim Undip 21,98 persen.

Adapun uji kepadatan campuran aspal dari Bina Marga 93,51 persen dan Tim Undip menyatakan 91,9 persen. Kabid Bina Marga DPU Kabupaten Pekalongan, Marbun kemarin mengatakan, spek minimal kadar aspal 7,3 persen. Spek minimal kepadatan campuran aspal 97 persen. Dijelaskannya, sampel diambil dari setiap 100 meter ruas jalan yang diaspal. Pihaknya akan mengklarifikasi hasil uji laboratorium itu ke Semarang untuk memastikan apakah mutu pekerjaan masih dalam batas toleransi atau tidak. (H26-65)

SPN Ancam Demo Sri Ratu

PEKALONGAN- Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan mengancam akan melakukan aksi demo ke Sri Ratu jika pembayaran uang pesangon dua karyawan yang meninggal dunia, yaitu Tarkumi dan Cholifa, tidak sesuai dengan aturan. Ancaman demo itu dilontarkan karena manajemen Sri Ratu belum juga menyepakati tuntutan dalam sidang mediasi kedua di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kemarin.

Sekretaris DPC SPN Budhy Prathomo ST usai sidang mengungkapkan, Sri Ratu seharusnya membayar uang pesangon Rp 14.990.250 kepada Tarkumi dan Cholifa. Sebab, jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Dia mengatakan, uang pesangon Rp 8,8 juta yang ditawarkan oleh Sri Ratu terlalu kecil. Selain itu juga tidak memenuhi hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris kedua karyawan. SPN masih akan menunggu isi surat anjuran dari Disnakertrans. Jika Sri Ratu tetap tidak memenuhi tuntutan, pihaknya akan mengambil tindakan terhadap permasalahan itu.

Kasi Perselisihan dan Hubungan Perindustrian Disnakertrans Slamet Haryadi SH MHum mengemukakan, pihaknya akan memberi surat anjuran tertulis kepada SPN maupun Sri Ratu. (J17-65)

131,89 Ton Beras untuk KK Miskin

TEGAL - Sebanyak 131,89 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin) mulai dibagikan kepada sekitar 13.189 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 27 kelurahan di Kota Tegal, Selasa ini (18/12). Menurut Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan, Drs Chairul Huda, pembagian raskin dilakukan dalam Operasi Pasar Khusus (OPK) beras sebagai pengganti beras miskin (raskin), yang sudah berakhir pada November lalu.

Dia mengatakan, OPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil terhadap kebutuhan pangan, karena saat ini petani mulai memasuki musim tanam. Akibatnya, ketersediaan beras di pasaran mulai menipis dan harganya melonjak naik. Untuk itu, Pemprov Jateng berinisiatif mengeluarkan cadangan beras yang tersisa.

Dia mengemukakan, kuota dari pemprov untuk OPK mengalami peningkatan dari jatah raskin per bulan, sebanyak 132,01 ton pada Januari-Oktober dan 130,36 ton pada November. Begitu pula dengan jumlah KK miskin yang berhak menerima juga mengalami peningkatan menyesuaikan kuota beras. Kendati demikian, jatah yang diberikan pada masing-masing KK miskin tetap sama, yaitu sebanyak 10 kilogram. (H17-17)

Pilkades Tahap II di Batang

BATANG - Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Batang Tahap II serentak digelar Senin (17/10) kemarin. Ada 46 desa yang menyelenggarakan Pilkades, namun tiga di antaranya tidak ada yang berminat sebagai calon.

Ketiga desa itu, Gringgingsari (Wonotunggal), Desa Kambangan (Blado) dan Pranten (Bawang). ''Bagi desa yang belum bisa menyelenggarakan Pilkades diusahakan tahun 2008 mendatang. Mudah-mudahan bulan Februari sudah terlaksana,''ujar Asisten Tata Pemerintahan, Drs Suharyanto saat di sela-sela memantau Pilkades di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih.

Dia menuturkan, Pilkades tahap II ini berbeda dengan Tahap I. Sebab, pada tahap I berlangsung 12 kecamatan. Tahap II diikuti 15 kecamatan, tiga kecamatan merupakan pemekaran. Ketiga kecamatan itu, Banyuputih, Tandeman dan Pecalongan.

Sementara itu, proses pelaksanaan Pilkades yang menarik perhatian, di Desa Babadan Kecamatan Limpung. Ini merupakan pelaksanaan ulangan.Itu disebabkan, dalam tahap pertama yang digelar Minggu (9/9) calon tunggal Tutik dengan gambar padi dikalahkan suara kosong.

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih ada 2.814. ''Dari hasil penghitungan suara Tutik memperoleh 478 suara, blangko kosong ada 1.340 suara dan rusak/blanko 407,''ujar Camat Limpung Drs Andi Santoso.(ar-61)