JAKARTA- National Single Window (NSW) atau dikenal pelayanan satu pintu diresmikan dalam implementasi tahap awal Senin (17/12). Diharapkan, NSW dapat memotong praktik suap di antara kalangan usaha dan pejabat pemerintah dalam prosedur ekspor-impor. Pasalnya, pelayanan dilakukan secara terpadu dengan sistem on-line.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Peresmian Implementasi Tahap Awal NSW di Kompleks Kantor Depkeu, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin.

''Ini mengurangi "lahan subur" birokrat pemerintah karena sistem kini sudah terintegrasi dan tidak lagi melakukan tatap muka untuk melakukan transaksi impor,'' katanya.

Idealnya, dengan pemberlakuan sistem terpadu semua government agencies (GA) berjumlah 36 buah dapat bekerja sama. Namun pada tahap ini, NSW baru mengintegrasikan lima GA yaitu Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Pertanian, dan Pusat Karantina Ikan.

Menurut Sri, meskipun baru 5 GA yang terintegrasi tapi instansi tersebut merupakan 80 persen dari keseluruhan prosedur impor. ''5 dari 36 GA, itu bagus. Karena lima itu GA yang tersulit dalam prosedur selama ini,'' tegasnya.

Di saat yang sama, portal Indonesia National Single Window juga diluncurkan. Setelah resmi menjadi situs, maka importir pun dapat segera melakukan transaksi on-line.

Pengawasan Ketat

Sekretaris Tim Pelaksana NSW Edy Putra Irawadi menyatakan sistem tersebut juga bertujuan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan perdagangan sekaligus optimalisasi penerimaan negara.

''Total dokumen yang diproses dalam prosedur ekspor impor dari 23 pelabuhan besar adalah 4,8 juta per tahun atau 90 persen dari total dokumen seluruh Indonesia. Tanjung Priok aja 60 persen dari total 4,8 juta itu,'' jelasya.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan efisiensi prosedur akan mengurangi ekonomi biaya tinggi. ''Bulan September tahun depan kita juga akan fokus pada efisiensi prosedur ekspor,'' jelasnya. (J10-59)