Catatan buram masih menyelimuti perjalanan kita sepanjang tahun 2007. Juga ketika kita melihat prospek 2008. Salah satu fokus evaluasi menyangkut upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Mungkin tidak fair kalau dikatakan gagal sama sekali atau pun tak menghasilkan apa-apa. Bagaimana pun berbagai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini sudah memberi citra positif kendati hasilnya masih terlampau minim. Kalau diperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan uang negara yang berhasil dikembalikan sangatlah timpang.

Pemerataan pembangunan, jargon yang diagungkan pemerintah negeri ini pada era Orde Baru, merupakan konsep yang keberhasilan aplikasinya sangat bisa diukur. Tuntutan bagi penerapan lebih luas otonomi daerah ketika reformasi bergulir, menunjukkan betapa ketimpangan dalam pembagian kue pertumbuhan ekonomi mudah terasakan. Keprihatinan makin mendalam, setelah menyaksikan Thailand kembali mampu menggelar SEA Games di luar ibu kota.

BERBAGAI upaya pemberantasan korupsi termasuk menyeret para koruptor ke pengadilan telah dilakukan oleh hukum di Indonesia, tetapi hasilnya belum menyentuh rasa keadilan rakyat. Terkesan tebang pilih dan tebang pesanan. Terpilihnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK periode 2007-2011 dinilai kontroversial karena mendapat penolakan publik, tapi justru terpilih.

LAGI-LAGI, masyarakat di negeri ini dihantui persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM). Luka lama akibat kenaikan drastis di tahun 2005 yang rata-rata 126 persen belum juga sembuh, kini telah mulai digoyang lagi. Kemasan kali ini memang bukan kenaikan harga, tetapi pasokan BBM bersubsidi dikurangi. Namun yang paling merasakan dampak negatifnya setali tiga uang alias sama, yakni rakyat di lapis bawah.

BOLEH jadi, Anda, apalagi para koruptor dan keluarganya, tersenyum kecut membaca judul di atas. Pesan adalah slogan yang diusung Komite Penyilidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional ke-4 pada 9 Desember. Jangan heran jika Anda menemuinya pada baliho, spanduk,

Usulan pelapor khusus PBB Manfred Nowak kepada Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta di gedung Dephum Jakarta agar hukuman berat patut dijatuhkan bagi para pelaku tindak penyiksaan khususnya yang terjadi di ruang tahanan kepolisian, militer, lapas, penjara wanita dan remaja. Harapan saya hal ini bisa ditindaklanjuti sampai ke jajaran terbawah.