logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 10 Desember 2007 WACANA
Line

Mitos Persamaan di Depan Hukum

  • Oleh Zamhuri

Pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat akan diproses sesuai dengan logika hukum positif. Tetapi ketika hukum dilanggar oleh para elite politik dan birokrasi tingkat tinggi, ia berubah menjadi hukum kompromis.

SEPULUH Desember dikenal sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1948, HAM secara universal mendapat apresiasi dari seluruh penjuru dunia. Pernyataan itu resmi diberi nama Universal Declaration of Human Rights, yang diikuti The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

International Bill of Rights itu (istilah untuk ketiga dokumen tersebut), merupakan deklarasi universal yang disepakati sebagai acuan standar dalam perlindungan dan implementasi HAM secara universal.

Di Indonesia sendiri, perangkat hukum dan undang-undang yang mengatur tentang HAM cukup memadai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Ketetapan (Tap) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang (UU) 39/1999 tentang HAM, dan UU 26/2000 tentang Peradilan HAM.

Isu HAM sendiri sampai saat ini masih lebih banyak dipakai sebagai alat kontrol kekuasaan daripada instrumen efektif penegakan hukum dan keadilan. Dalam konteks hak-hak fundamental, seperti hak hidup, hak bebas dari siksaan, hak berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan tempat tinggal, serta terutama hak persamaan di depan hukum (equality before the law), masih dijumpai banyak pelanggaran.

Prinsip equality before the law sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, merupakan prinsip mutlak dalam perspektif HAM. Prinsip itu memberikan landasan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, pandang bulu, dan selektif. Hampir semua negara mengakui adanya asas equality before the law, seperti asas hukum rule of law yang dipakai dalam negara Anglo Saxon bahwa rule of law melingkupi supremacy of law, equality before the law, dan constitution based on human rights.

Prinsip itu, dalam perspektif HAM tidak bisa dikontekstualkan dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena itu, muncul adagium yang terkenal di dunia peradilan, yaitu "walau langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan". Artinya, hukum harus diberlakukan secara adil kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Di depan hukum, tak ada diskriminasi. Pemihakan hukum hanya kepada kebenaran, di pihak mana pun kebenaran itu berada; apakah perwira atau kopral, pejabat negara atau penjahat negara, di mata hukum tetap diperlakukan sama.

Logika Hukum

Prinsip equality before the law kini tinggal mitos, karena hanya menghiasi konstitusi, dikenal dalam teori pendidikan hukum, sekadar lips service, dan jauh implementasi. Pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat akan diproses sesuai dengan logika hukum positif. Tetapi ketika hukum dilanggar oleh para elite politik dan birokrasi tingkat tinggi, ia berubah menjadi hukum kompromis.

Aparat hukum telah melupakan asas persamaan di depan hukum. Mereka telah terkena penyakit human rights illiteration, alias "buta" HAM.

Bukti adanya diskriminasi hukum, misalnya bisa dilihat dari rekam jejak mutakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi yang lahir karena mandulnya aparat kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, ternyata setali tiga uang, tak ada bedanya.

Kasus yang ditangani KPK belakangan ini, antara lain kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DPK), kasus Automatic fingerpirints Indentifikation System (AFIS), kasus kapal tanker VLCC, dan terakhir aliran dana Bank Indonesia, tak pernah tuntas.

Pejabat tinggi, tokoh politik, anggota legislatif yang seharusnya diusut, tak pernah disentuh oleh proses hukum. Bukti lain dari daftar pelanggaran HAM yang berhasil dibawa ke meja hijau. Menurut laporan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dari kasus HAM yang dibawa ke pengadilan sampai saat ini, proses peradilannya tidak pernah menyentuh pelaku utama dan menghukum para perwira; vonis dijatuhkan hanya kepada pelaku lapangan, itu pun vonis ringan bahkan bebas (www.kontras.org)

Bursa Hukum

Dalam legenda kerajaan di Tanah Jawa, pernah populer seorang raja yang adil, yaitu Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang adil dan dihormati karena tidak pandang bulu dalam memerintah kerajaan di Jepara pada 674 masehi.

Ratu penganut Buddha di Kalingga dengan pusat kerajaan diperkirakan di Kecamatan Keling, Jepara, tersebut taat memberlakukan aturan kerajaan tanpa pandang bulu, bahkan dia menghukum potong kaki anaknya sendiri yang melanggar aturan.

Pada masa Ratu Sima, hukum ditegakkan dengan konsisten. Pelanggar hukum akan dihukum, siapa pun dia, setelah melalui pengadilan yang adil.

Penegakan hukum yang dipraktikkan masa Ratu Sima tinggal legenda. Dunia hukum sekarang sudah menjadi "bursa" hukum. Pasal-pasal sudah bernilai materi, perkara diperjuabelikan, putusan dapat dipesan sesuai dengan nilai kontrak. Pepatah latin kuno mengatakan nec curia deficeret in justitia exhibenda, pengadilan adalah istana tempat Dewi Keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti), tinggallah mimpi.

Dalam anekdot, simbol Dewi Keadilan yang menghiasi lembaga peradilan, matanya sudah ditutup dengan kain hitam.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) menjadikan hukum sebagai barang ekonomi dan bisa dijualbelikan. Perkara hukum yang masuk ke meja aparat, hanya dijadikan sumber penghasilan tambahan, tanpa memperhitungkan nilai dan filosofi penegakan aturan.

Fakta buruknya kinerja aparat penegak hukum di Indonesia, seakan melengkapi penilaian yang dilakukan oleh Transparancy International (TI). Menurut Indeks Prestasi Korupsi (IPK) 2007, prestasi Indonesia turun dari 2,4 menjadi 2,3 (Media Indonesia, 3/12).

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, peringkat 143 bersama Rusia, Gambia, dan Tonggo. Urutan tiga paling korup di Asia Tenggara, di atas Myanmar (1,4) dan Kamboja (2,0).

Buruknya penilaian terhadap Indonesia, karena diperparah oleh aparat penegak hukum yang telah mengubah lembaga hukum menjadi bursa hukum.

Komisi Yudisial (KY) menyampaikan informasi bahwa sebanyak 2.440 hakim atau sekitar 40 % dari total 6.100 hakim dikategorikan bermasalah. Hal itu membuat praktik hukum diwarnai judicial corruption.

Kondisi itu, menurut ahli psikologi sosial Leon Festinger, terjadi karena aparat hukum mengalami disonansi koginitif. Agar aparat hukum dapat melakukan tugas dengan baik, harus ada kongurensi antara pikiran, sikap, dan tindakan. Jika aparat hukum yang sudah sangat paham hukum tetapi tetap melakukan pelanggaran, menurut Festinger, ia mengalami disonansi kognitif.

Hak dasar di mata hukum tentang equality before the law tidak mungkin dapat dijalankan jika hukum sudah menjadi barang ekonomi, bisa dibeli. Ia hanya melayani pihak yang memberikan imbalan materi. Dampaknya, masyarakat main hakim sendiri (eigenrechting), karena tak bisa membeli.

Jika penegakkan hukum masih melayani dan berpihak kepada pemberi materi, maka prinsip equality before the law cuma isapan jempol dan menjadi mitos. Untuk menegakkan kembali keadilan hukum, kain hitam penutup Dewi Keadilan harus dibuka dan "bursa" hukum dipailitkan agar equality before the law dapat berjalan normal kembali.(68)

- Zamhuri, staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA