SM/dok BERI PENJELASAN: Ketua DPRD Jateng H Murdoko SH (pegang mikrofon) berbicara dalam diskusi UMK.

SEMARANG - Ketua DPRD Jateng H Murdoko menyatakan kesiapan legislatif untuk membela buruh dengan cara yang santun. Artinya, pihaknya akan meneruskan aspirasi buruh apabila disalurkan lewat cara-cara dialog, bukan anarkis. Hal itu dikemukannya dalam Diskusi UMK dan Kesejahteraan Buruh yang digelar Fordip (Forum Diskusi Perjuangan) di Gedung Dewan Riset Daerah (DRD) Jl Imam Bonjol 185 Semarang, Sabtu lalu.

Acara dengan pembicara utama Prof Dr FX Sugiyanto dan Wakil Kepala Disnakertrans Jateng Suro Subiyanto itu dihadiri utusan dari beberapa perusahaan, LSM, serikat pekerja, mahasiswa, DPRD Kota Semarang dan Kendal, serta Persatuan Buruh Demokrasi Indonesia.

''Kami peduli terhadap buruh sehingga akan membela nasibnya. Namun demikian, buruh juga jangan memberatkan pengusaha,'' kata Murdoko.

Lebih lanjut Ketua DPD PDI-P Jateng itu menjelaskan, diskusi yang digelar Fordip itu sabagai sarana dialog tentang bagaimana UMK diformulasikan. ''Jangan menyalahkan eksekutif seolah-olah membela pengusaha,'' tandasnya.

Dia berjanji hasil diskusi akan disalurkan melalui Fraksi PDI-P DPRD Jateng dan FPDI-P di kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut. Sebab hasil diskusi tersebut nantinya bisa dijadikan acuan untuk penentuan UMK tahun mendatang.

FX Sugiyanto menjelaskan, untuk penetapan UMK tahun mendatang perlu dipikirkan beberapa langkah. Pertama, formula penentuan UMK yang ada sekarang tetap bisa dipergunakan. Kedua, standar biaya hidup layak di suatu daerah, misalnya antara industri dan pertanian. Ketiga, dilakukan survei kebutuhan hidup layak secara periodik. Keempat, perlu dirumuskan desain UMK dengan merumuskan kerangka target. (A4-62)