Mengapa penegakan hukum di negeri ini membutuhkan komisi-komisi khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan extra judicial? Jawabannya, karena badan-badan penegak hukum kita masih lemah, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi. Jadi KPK dibutuhkan karena kecenderungan melempemnya lembaga-lembaga reguler. Korupsi sebagai extra ordinary crime masih terus mampu melewati ranjau hukum, sehingga diperlukan penjerat ekstra. Lembaga luar biasa untuk kejahatan luar biasa, yang umumnya dilakukan orang-orang luar biasa!

Hasil penelitian dan kajian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Jawa Tengah menyebutkan, sekitar 130 industri tekstil skala rumah tangga di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah mencemari lingkungan. Tingkat pencemarannya sudah sampai pada tahap kritis, karena menyebabkan sumber air di desa tersebut tidak lagi layak konsumsi. Limbah yang sebagian besar berupa sisa zat pewarna dalam pengolahan tekstil masuk ke saluran-saluran air dan meresap ke tanah sehingga sumur-sumur warga tercemar.

INDONESIA sebagai negara berkembang, saat ini semakin nyata menghadapi persoalan yang cukup mendesak untuk diselesaikan, yaitu kemiskinan. Meskipun persoalan itu telah lama dibicarakan dan berbagai usaha untuk mengatasinya telah dilakukan, yang terakhir dengan menerapkan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs),

DENGAN ditolaknya gugatan uji materiil pasal 58 Undang-Undang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur batasan usia minimal untuk menjadi kepala daerah dan wakilnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi jelas perbedaan persyaratan mendapat pekerjaan dan persyaratan untuk menjadi kepala daerah.

TIDAK bisa dinafikan, gaya guru dengan mengajar yang membosankan sering terjadi saat ia berdiri di depan peserta didiknya. Hal itu disebabkan oleh karena guru tidak pernah mengevaluasi proses pembelajarannya yang sudah diimplementasikan. Dampaknya, peserta didik tidak dapat konsentrasi, kemudian merasa jenuh, sebal,

Kejadian berawal ketika Oom saya menerima surat peringatan terakhir dari Adira Semarang 9 November 2007 yang sampai di alamat 14 November. Surat itu menyebutkan dia sebagai konsumen mengabaikan kewajiban membayar angsuran bulan Oktober dan motor akan ditarik bila dalam waktu 7 hari kewajibannya tidak dipenuhi.