PATI- Hingga sekarang, pembayaran ikan milik nelayan pancingan dan cantrang yang nyangkut di bakul masih sekitar Rp 1,4 miliar. Sejumlah bakul yang masih menunggak pembayaran ikan milik nelayan tersebut, selama ini mengikuti lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I Bajomulyo, Juwana.

Bahkan, kata beberapa nelayan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, empat bakul ikan yang selama ini dikenal bermodal besar, utangnya kepada nelayan Rp 1,1 miliar. Namun hingga sekarang belum tampak tanda-tanda akan berupaya membayar.

Jika sudah demikian, kata seorang nelayan, Hadi Sutrisno (35), siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Padahal nelayan sudah patuh pada peraturan daerah (perda) provinsi, agar dalam melakukan penjualan ikan dilakukan di TPI.

Sedangkan pengelolaan TPI yang bertanggung jawab adalah Puskud Mina Baruna Jawa Tengah. "Namun mengetahui hal tersebut, mengapa tak ada upaya apa pun dari pihak puskud untuk mengatasi masalah itu."

Karena itu, pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPI ikut membantu mencarikan jalan pemecahan, sehingga tidak hanya sekadar mau menerima pembagian retribusi lelang semata. "Jika fungsi puskud hanya seperti itu, lebih baik bubarkan saja," tandasnya.

Mencegah

Jika perlu, kata dia, TPI Unit I Bajomulyo biar dibeli nelayan Bendar, berapa pun harganya akan dibayar. Nelayan yang setiap melaut juga membutuhkan modal untuk membeli kelengkapan perbekalan, tidak menjadi bulan-bulanan lembaga yang justru tidak jelas kinerjanya.

Bila perlu, nelayan sanggup membayar retribusi lelang sebesar 2,5 persen dari total raman. Namun, 1 persen untuk retribusi pemerintah kabupaten (pemkab), dan 1,5 persen lainnya untuk operasional kegiatan pelelangan ikan di TPI.

Dengan demikian, perda provinsi yang mengatur soal lelang ikan tersebut juga dihapus, dan puskud dibubarkan.(ad-76)