SM/Antara UJI KELAYAKAN: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso SIP memberikan gambaran kondisi TNI saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I, gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (5/12). Djoko Santoso menjadi calon kuat pengganti Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang telah memasuki masa purna tugas.(30)

JAKARTA- Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso SIP berjalan mulus, kemarin. Akhirnya Komisi I DPR (bidang pertahanan) menyetujui pengangkatan Djoko Santoso sebagai Panglima TNI yang dicalonkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Komisi I juga menyetujui pemberhentian Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI. ''Hasil uji kelayakan dan kepatutan akan diserahkan kepada pimpinan DPR pada Kamis (hari ini-Red) dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (7/12),'' kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga dalam jumpa pers di Gedung DPR RI Senayan, semalam. Keputusan itu diambil setelah Komisi I mengadakan rapat internal yang diselenggarakan usai uji kepatutan terhadap Djoko Santoso.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Djoko yang juga KSAD itu berlangsung sejak pukul 09.10 hingga 21.00.

Saat uji kepatutan, Djoko Santoso menegaskan, dirinya menjamin TNI dalam Pemilu 2009. Netralitas TNI merupakan dari mereformasi diri untuk tidak terlibat atau berpihak kepada golongan tertentu.

''Saya jamin, bila terpilih sebagai Panglima TNI, maka saya tidak akan melakukan politik praktis. Komitmen itu telah dibuktikan selama saya menjabat sebagai KSAD,'' tandasnya menjawab pertanyaan anggota Komisi I.

Pertanyaan seputar netralitas TNI itu dilontarkan anggota Komisi I, di antaranya Ali Mochtar Ngabalin (FBPD). Dia mengungkapkan banyak prajurit yang menjadi tim sukses incumbent dalam pemilu.

''Saya mengingatkan agar Panglima berperilaku netral dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden. Kenetralan TNI penting, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan besar masih akan mencalonkan dirinya kembali,'' tandas Ngabalin.

Djoko yang masih menjabat sebagai KSAD itu menyatakan, TNI sudah memiliki komitmen tidak akan dipilih dan memilih sesuai aturan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Bila ada anggota TNI yang ingin ikut pencalonan baik itu presiden maupun kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya sekaligus pensiun dari TNI.

Diekspor Kembali

Menyangkut 35 unit mobil Isuzu pikap berpenggerak empat roda yang dipesan oleh TNI AD, dia menyatakan akan diekspor kembali. Ini disebabkan adanya petunjuk dari Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Selain itu, KSAD mengakui ada ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan kontrak sebelumnya.

''Barang yang dikirim memang tidak sesuai kontrak. Pesan ambulans, ya harus ambulans, bukan pikap. Untuk itu, saya perintahkan agar kendaraan-kendaraan itu diekspor kembali,'' katanya.

Menurut dia, dalam kontrak tersebut ada klausul kecil yang menyebutkan karoseri kendaraan-kendaraan itu nantinya dilakukan di Indonesia. Djoko menjelaskan, sesuai dengan tata laksana kepabeanan, dilakukan penangguhan pembayaran bea masuk.

''Konsekuensinya, TNI diwajibkan menyerahkan jaminan tertulis sebagai persyaratan formal,'' ucapnya. Dia menambahkan, ada surat dari Bea dan Cukai bahwa tidak ada mobil mewah yang diimpor oleh TNI. ''Impor itu sendiri sudah menjadi program. Jadi, kalau mau diperiksa Polri atau KPK juga silakan,'' tegasnya.

Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 21.00. Djoko dicecar dengan ratusan pertanyaan dari anggota Komisi I. Proses penyampaian pertanyaan dibagi dalam tiga termin.

Setiap termin diberikan kesempatan bagi 18 anggota Dewan. Namun demikian, tidak ada batasan waktu bagi penanya. Djoko sendiri tampil santai, namun tegas. Tak jarang, jawaban yang diberikan oleh Djoko menimbulkan senyum, bahkan tawa anggota Komisi I.

Rahasia

Namun sayangnya, banyak jawaban yang sifatnya rahasia. ''Yang ini off the record ya,'' katanya sambil melirik wartawan yang berada di balkon. Padahal, banyak hal menarik yang diungkapkan KSAD dalam uji kelayakan itu.

Salah satu yang ditanyakan adalah soal kesiapan Djoko meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Peraih Adhi Makayasa tahun 1975 itu mengatakan, meski kesejahteraan prajurit menjadi fokus perhatiannya, dia hanya mengikuti kebijakan pemerintah.

''Kami mendukung dengan pendirian koperasi, uang simpan pinjam dan pengadaan perumahan. Kami juga memperhatikan pengaturan cuti prajurit, karir, pendidikan, istirahat dan sebagainya,'' ujarnya.

Dia mengaku prihatin dengan minimnya kesejahteraan prajurit, sehingga ada yang menjadi tukang ojek atau usaha sambilan lainnya. Oleh karenanya, dia akan menggunakan apa yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara Permadi dari FPDI-P mempertanyakan, mengapa aset bisnis TNI yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan hanya bernilai Rp1 triliun. ''Padahal, aset TNI nilainya bisa ratusan triliun rupiah,'' ucapnya.

Permadi mencontohkan, dari satu perusahaan seperti maskapai Mandala saja, aset TNI mencapai Rp 400 miliar. ''Sementara, jumlah perusahaan TNI mencapai ribuan. Untuk itu, saya mempertanyakan kejujuran TNI,'' tandasnya.

Menanggapi hal itu, Djoko berjanji akan menelusuri lagi bila dirinya terpilih. Namun dia menjelaskan, ada perusahaan yang memang merugikan, sehingga memakan modalnya sendiri.

''Mungkin ini salah satu penyebab menyusutnya nilai aset TNI,'' tuturnya. Ia bercita-cita, jika kelak dipercaya menjadi orang nomor satu di TNI, maka dia akan memberdayakan kemampuan

prajurit.

''Ibarat pepatah, jika satu kelompok kambing dipimpin oleh harimau, maka akan menjadi harimau semua. Sebaliknya, bila satu kelompok harimau dipimpin oleh kambing, maka akan menjadi kambing semua,'' katanya beranalogi.

Dia menyadari, alutsista memang penting dalam peperangan. ''Tetapi peperangan dimenangkan oleh manusianya,'' tegasnya. Oleh karena itu, dalam memajukan TNI, yang pertama didahulukan adalah prajurit.

Theo L Sambuaga menambahkan, Komisi I menyampaikan sejumlah harapan dan catatan kepada Djoko Santoso. ''Catatan itu antara lain meminta Panglima TNI yang baru mewujudkan komitmennya dalam melanjutkan reformasi internal TNI dalam hal sikap tunduk kepada otoritas sipil. Panglima TNI juga diminta menghormati dan menghargai HAM, yang diwujudkan dalam seluruh kebijakan dan program kegiatan TNI,'' ujar Theo.

Komisi I juga berharap Panglima TNI menggariskan dan mewujudkan sikap dan komitmen untuk netral dalam politik. ''Baik dalam pilkada, pemilu legisatif atau pemilu presiden yang akan datang,'' tandasnya. Selain itu, Panglima diminta untuk meningkatkan upaya-upaya kemampuan profesional, kekuatan TNI dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.(H28-60)