REMBANG - Pemkab berencana merealisasikan pembangunan docking kapal mini purseseine di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan pada 2008 ini. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlaut) Ir Wartono mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengerjakan detail engginering design (DED) dari pembangunan docking kapal itu.

"Kami harap setelah DED jadi, anggaran pembangunan docking kapal itu juga sudah ada. Kalau anggaran sudah siap, pada 2008 ini pembangunannya bisa segera dilakukan," terangnya, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Ridwan SH mengutarakan, pada awalnya, pembangunan docking kapal mini purseseine itu membutuhkan dana Rp 6 miliar lebih.

Namun pada perkembangan selanjutnya, diperkirakan akan memakan dana Rp 15 miliar. (H19-36)

Pelantikan Bupati Diproses Depdagri

BLORA - Keinginan sebagian besar warga Blora untuk segera memiliki bupati definitif tidak lama lagi bakal terealisasi. Hingga kemarin surat keputusan usulan DPRD tentang pemberhentian bupati lama, Almarhum Basuki Widodo dan pengangkatan Wakil Bupati RM Yudhi Sancoyo menjadi bupati telah diproses di Biro Hukum Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta.

"Surat pengajuannya sudah sampai di Biro Hukum Depdagri. Jika prosesnya selesai hari ini (kemarin-Red) usulan tersebut sudah akan disampaikan ke Mendagri," ujar Wakil Ketua DPRD Maulana Kusnanto kemarin. Saat dihubungi, pria yang juga sekretaris Partai Golkar Blora itu berada di Jakarta untuk mengikuti proses pengajuan surat dari DPRD tersebut. (H18-36)

DPRD Jateng Sidak Pupuk

JEPARA - Permasalahan pupuk bersubsidi yang pernah dipolemikkan di Jepara terus terjadi.

Ketua HKTI Jepara Solikin mempertanyakan proporsi para distributor yang diundang berkumpul dengan Komisi B DPRD Jateng di tempat salah satu distributor. "Kami menganggap agenda sidak tersebut hanya sebuah kepentingan tertentu dan tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.

HKTI Jepara juga menyayangkan keterlibatan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Jepara yang seakan-akan menutupi permasalahan petani. Ketua Tim Pemantau Komisi B DPRD Jateng Zuroh Maksun ketika dimintai konfirmasi menekankan, untuk sementara pihaknya tidak menemukan penyimpangan dimaksud dalam pemberitaan selama ini. "Kami belum menemukan bukti dugaan penyimpangan yang disebutkan di pemberitaan selama ini. Kami juga telah mengecek ke distributor dan beberapa pengecer," ucap dia. (J4-69)

Kenaikan Tarif PDAM Diprotes

PATI- Ratusan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Pati, protes kepada kades. Hal tersebut berkait masalah kenaikan tarif pelanggan kurang mampu dan mampu yang disamakan.

Kepala Desa Bendar, H Wahono SH, ketika ditanya sehubungan hal tersebut tidak mengelak. Meski demikian, katanya, pihaknya sangat menghargai pernyataan yang disampaikan warga.

Sebab, mereka semula akan langsung ngeluruk ke DPRD, karena pemberlakuan kenaikan tarif itu dinilai tidak adil. Jika semula keluarga kurang mampu masuk katagori tarif golongan 1A mendadak berubah drastis menjadi 1B. Akibatnya, untuk pemakaian air 10 m3 pertama Rp 1.250, sejak November lalu menjadi Rp 1.850 dalam kapasitas pemakaian yang sama. (ad-19)