Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, keteladanan ulama diharapkan umat demi keselarasan, kebahagiaan dan keadilan. Dalam menghadapi problematika umat, umumnya mengagungkan umaro tapi kurang menghormati ulama. Ulama dan umaro merupakan dua komponen yang menentukan kestabilan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ulama sebagai penuntun umat agar senantiasa lurus sesuai dengan risalah Islam, sedang umaro untuk menegakkan dan menjalankan hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Ulama sebagai figur dan panutan, teladan serta penuntun umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karenanya harus kompeten dalam disiplin keilmuannya baik aqidah, ibadah, syariah, adab akhlaq maupun muamalah. Disiplin ilmu yang dimiliki harus baik dari sumber ilmu maupun rujukannya. Karena itu kita harus menciptakan ulama dengan kualitas "Caum Laude" bukan asal-asalan. Bila memiliki ulama yang mumpuni termasuk wadah atau lembaganya (MUI), maka kita harus menghormati dan taat.

Tidak merendahkan mereka atau menghujat termasuk produknya yang berupa fatwa. Adanya fatwa aliran sesat terhadap Al Qiyadah Islamiyah, maka gaung menghujat ulama jelas terdengar Ini sungguh disayangkan. Fatwa MUI memang sering menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai alasan dan landasan. Dampak yang kontra bahayanya lebih besar dari fatwa ulama itu sendiri.

Kita tidak taat pada fatwa tersebut sekaligus tidak menghormati ulamanya. Sangat baik bila ada yang kontra produktif terhadap fatwa MUI, diselesaikan dengan bijaksana dan dialogis, bukan dengan menghujat. Wahai para tokoh cendikiawan, negarawan serta agamawan, bersikaplah dalam ucapan atau tindakan secara bijaksana.

Nikmattulloh SPd

Guru MTsN Tambak, Banyumas

Kesadaran Berdemokrasi

Sistem pemerintahan demokrasi menjadi dambaan semua bangsa karena memberi kebebasan bagi rakyat memilih pemimpin dan para wakilnya untuk mengatur pemerintahan yang baik dan benar demi kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan sistem diktaktor yang memaksa rakyat tunduk dan patuh atas semua kebijakan pemimpin pemerintahan.

Namun negara demokrasi sendiri bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan utama bernegara yaitu masyarakat adil dn sejahtera. Sejak proklamasi, Indonesia sudah dilandandasi demokrasi walau belum sepenuhnya dilaksanakan. Baru setelah rezim orba runtuh, beralih ke era reformasi bangsa ini menikmati demokrasi yang sesungguhnya.

Tetapi demokrasi yang seharusnya menjadi tiang utama menciptakan kehidupan damai malah untuk melakukan berbagai kerusuhan antarkelompok, perang antarsuku, demo anarkis, menghancurkan pos polisi, kekisruhan pilkada yang dihasut oleh yang kalah, partai terpecah belah. Bahkan konflik antarinstitusi dengan perebutan wewenang.

Di negeri ini sekarang tiada hari tanpa kerusuhan. Lihat betapa beringasnya demonstran yang merusak pagar dan gedung pemerintahan, massa saling pukul dengan polisi atau pedagang dengan Satpol PP. Semua itu sungguh memilukan hati nurani rakyat yang mendambakan hidup damai walaun masih dalam kemiskinan dan penderitaan.

Sulit dicari akar masalahnya dan lebih sulit lagi memperoleh solusinya, karena kebringasan timbul secara spontan dari hati nurani yang tidak terkendali. Siapa pun presiden, gubernur, bupati, wali kota bahkan kapolri, tak akan mampu menghentikan kebrutalan rakyat yang belum memiliki kesadaran arti hidup berdemokrasi.

Hal ini bisa diatasi kalau DPR memberi persetujuan dan wewenang kepada pemerintah untuk bertindak keras. Misal menggunakan militer untuk meredam demo, sebab polisi nampaknya sudah kurang memiliki kewibawaan lagi. Tidak usah malu meniru orba soal kebijakan keamanan dalam negeri. Buat aturan revitalisasi kodim dan koramil untuk membantu Polri menghadapi kebrutalan kelompok masyarakat.

Wacana penggunaan militer untuk meredam kerusuhan, diprediksi membangkitkan amarah LSM atau pembela HAM akibat mereka sudah militerphobi. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mau mencari solusi untuk menyadarkan masyarakat arti sebenarnya dari demokrasi yang mereka perjuangkan.

Tidak ada LSM yang mengecam tindakan brutal massa, malah banyak yang mengkoordinasi demo. Mereka juga tidak mampu mencegah kebringasan para pengikutnya. Pemerintah mengakui selama ini belum bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat karena sibuk ngurusi politik melulu. Pertanyaan hakiki, siapa yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan bukan bagian dari demokrasi.

Juga menyadarkan kelompok agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Membiarkan ekskalasi kerusuhan meningkat dari hari ke hari pasti akan menghancurkan sendi demokrasi itu sendiri. Para pemimpin politik pun harus segera menyadarkan kader dan simpatisannya agar menjadi terhormat tanpa berbuat kerusuhan.

Hentikan orasi yang memanaskan hati. Juga kelompok oposisi jangan mengeluarkan pernyatan yang membakar. Presiden dan wapres jangan lagi punya politik tebar pesona, cari simpati untuk 2009. Rakyat sudah tidak buta politik dan tahu apa sasaran suatu kegiatan, di balik seremonial resmi. Selamat berjuang dan jadilah pahlawan untuk kehormatan bangsa tanpa lewat upacara di istana.

Sudarjo

Jl Sudirman 61, Purwokerto.

***

Lagi, soal Printer Canon

Saya mencermati Surat Pembaca yang ditulis Bapak Ruslim Hendriana di Cilacap tentang ''Beli Printer Canon IP 1880'' yang ternyata juga saya alami. Belum ada 3 minggu saya beli printer merk sama, tahu-tahu rusak. Saya kecewa dan komplain karena masih garansi, tapi ternyata jawabnya juga sama yaitu catridge tidak termasuk garansi.

Hal itu sudah saya duga dan akhirnya dengan terpaksa membeli catridge baru seharga Rp 135 ribu. Ketakutan lainnya yaitu warna catridge, sesuai pengalaman Bapak Ruslim printer tidak dapat berfungsi lagi gara-gara warnanya rusak dalam waktu yang tidak lama. Ternyata pada tanggal 26 November 2007 catridge saya warnanya tidak bisa dipakai dan harus membeli lagi sebesar Rp 210 ribu,

Soal tanggapan Bapak Edy Marsuki dari Oscar Computer Semarang pada 9 November 2007, memang betul catridge atau tinta termasuk barang habis pakai (consumable part) sehingga tidak termasuk dalam item yang bergaransi. Tetapi kenyataannya catridge dari Canon mutunya jelek, tidak bertahan lama.

Saya juga tahu umumnya kerusakan karena pemakaian yang tidak benar, misal modifikasi atau penggunaan tinta refill/isi ulang. Tetapi apakah akan secepat ini?. Sebab saya juga punya printer Canon tipe lainidak mengalami hal seperti ini (printer saya perlakukan sama). Saya kecewa kepada Canon yang mutunya makin menurun. Saya dengan berkesimpulan printer tersebut merupakan produk gagal tapi tetap dijual di pasaran. Mohon tanggung jawab perusahaan

Liza Setyawati.

Jl Mr Iskandar 105A Mlangsen, Blora

***

Lama, Mengurus KTP

Kejadiannya berawal ketika saya mengajukan perpanjangan KTP pada 7 November 2007 di Kecamatan Kebonagung Demak. Petugas menyatakan KTP bisa jadi sehari, tapi karena ada perbaikan sistem maka baru bisa jadi sekitar 1 minggu. Seminggu berikutnya ternyata belum jadi dengan alasan mesin pencetak rusak dan sudah diumumkan di loket depan.

Tetapi petugas saat itu masih saja menerima pendaftaran pembuatan KTP baik baru maupun perpanjangan. Seminggu berikutnya lagi jawabannya tetap sama dengan alasan sama pula. Apa benar atau ''uang rokok'' masih berlaku sampai sekarang. Saya yakin Bapak Camat orang baik dan pegawainya pun baik. Tetapi apakah pembuatan KTP 2 minggu masih saja belum jadi?

Mustaqfirin

Kebonagung RT 8/RW 1, Demak.

***

Inul Beri Pekerjaan

Inul sebagai penyanyi, penggoyang ngebor yang lincah pernah dimusuhi penyanyi senior dan kelompok tertentu. Memang benar, kalau ada orang yang berprestasi apa pun pastu ada yang suka atau tidak suka . Ada yang tidak suka karena merasa tersaingi, dengan alasan goyang Inul bisa mengimbas kepada kerusakan moral terutama remaja.

Ternyata Inul tidak hanya penyanyi, tetapi juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Dia membangun banyak kafe di Jakarta tanpa maksiat, utamanya kegiatan karaoke yang disenangi masyarakat khususnya para remaja. Inul mampu mempekerjakan tenaga sampai 750 orang. Dia rajin kontrol, selalu melunasi pajak dan sering menjadi donator untuk kepentingan masyarakat.

Orang seperti dia perlu dihormati, jangan justru diganggu atau diusir dari Jakarta. Kelompok pembenci Inul seharusnya justru berkolaborasi sehingga mampu menciptakan suasana Jakarta lebih nyaman. Harapan saya semoga Inul sukses. Siapa seniman setara dengan dial yang bersikap seperti Inul, bahkan lebih ?

Moeljono HP

Jl Banteng Utara VII/I,Semarang.

***

Koran Masa Depan

Sebagai seorang epistoholik, saya menulis surat pembaca kali pertama di Suara Merdeka tahun 1973.

Tetapi 34 tahun kemudian baru kali pertama bisa mengunjungi kantornya di JI Pandanaran 30 Semarang. Yang menarik perhatian adalah adanya papan baca di depan kantor yang ramai dikerubungi pembaca.

Hal ini mengingatkan saya ketika masih kecil di Yogyakarta. Untuk mengikuti cerita bersambung kisah Nagasasra Sabukinten dari koran setempat, saya rajin membaca juga melalui papan baca. Saya datang ke kantor koran ini atas undangan Mas Kukrit (managing director SM group) dan ingat pidatonya setahun lalu.

Saat itu dia menandatangani kerja sama antara Suara Merdeka Group dengan Pemkot berupa penyediaan papan baca di 177 kelurahan se-Kota Semarang. Setiap pagi di papan itu akan ditempelkan koran Suara Merdeka dan sore harinya diganti dengan Wawasan. Dengan kerja sama itu, Kukrit berharap warga Semarang kian terbiasa dengan berita dan informasi.

Sebagai timbal baliknya, mereka bisa menyampaikan kritik atas pemberitaan yang dimuat. Kalau ada berita yang kurang pas, kurang menggigit atau dipandang salah, warga bisa menyampaikan untuk perbaikan.

"Panjenengan semua adalah 'pemegang saham' terbesar kami. Mohon disampaikan langsung masukan dan kritik itu sehingga kami bisa hadir seperti yang Anda harapkan, seperti yang Anda inginkan", tandasnya.

Bagi saya, papan baca itulah prototip koran masa depan. Koran sebagai entitas bisnis yang menurut Gary Hamel dari London Business School, harus seperti amuba, membelah-belah diri, bahkan hingga mampu memuaskan pembaca secara individual.

Semua itu mampu mendekati kenyataan bila yang mengisi koran di papan baca itu justru warga setempat. Tiap papan baca akan berbeda isinya dengan papan baca di kelurahan lain. Bahasa kerennya, isinya hyper local dan itulah tren koran dunia atau pun situs informasi di masa depan.

Bambang Haryanto (081329306300)

Jl Kajen Timur 72, Wonogiri

***

Mobile-8 Fren Sering Drop

Saya pelanggan Fren pascabayar dan Fren prabayar, selama ini tidak ada masalah. Permasalahan muncul setelah Lebaran sampai sekarang yaitu saat menelepon ke sesama Fren, kadang masuk suara percakapan dari orang lain. Sehingga saya mendengarnya dengan jelas percakapan mereka dan setelah itu telepon putus sendiri (call drop).

Terpaksa saya harus mengulangi telepon lagi dari awal. Saya masih menggunakan tarif lama yang lebih murah karena selalu telepon selama 2-4 jam/hari. Dengan call drop tersebut penggunaan tarif jadi tambah mahal karena harus mengulangi dari awal. Dengan indikasi di Fren bisa mendengar percakapan orang lain, berarti keamanannya juga diragukan.

Saya sudah menyampaikan keluhan ini ke Mobile-8 Center dan Call Center tapi mereka bilang ada perbaikan jaringan atau nanti. Saya laporan ke bagian teknis tapi jawabannya, tidak ada masalah di jaringannya dan saya diminta menunggu. Mau sampai kapan harus call drop dan apa kapasitas jaringan Fren sudah tidak kuat lagi menampung pelanggannya?.

Samuel Mariyanto

Kledung Buntu 138, Semarang

***

Daftar Kekayaan Pejabat

Sudah sejak lama semua pejabat dari pusat sampai daerah diharuskan mendaftarkan jumlah kekayaannya. Ada yang patuh dan ada pula yang tidak. Yang mengherankan, walau jumlah kekayaan mereka bertambah bahyak dan berlipat ternyata tidak ada sanksinya. Apalagi disidik atau diperiksa dari mana kenaikan sumber keuangannya.

Beda dengan rakyat biasa, daftar kemiskinan makin hari makin miskin dan tambah sengsara. Kalau daftar kekayaan pejabat tidak ada tindak lanjutnya, alangkah ruginya. Syukur kalau disidik, jangan percaya kenaikan harta dari investsi tanah yang harganya membengkak. Itu jawaban kuno.

Kepada para pejabat yang terkena, saya ingatkan bahwa bangsa dan negara ini masih dilanda kesulitan. Untuk itu jangan berjuang dan bertugas sekadar menambah pundi pribadi saja, kasihan rakyat .

H. Erlangga Chandra (EI)

Bantulan RT 1/1 Banyudono, Boyolali.

***

Calo Anggaran DPR

Meski kini sudah di era globalisasi di mana semuanya menggunakan alat canggih; namun yang namanya calo atau bahasa kerennya ''perantara'' masih dibutuhkan. Bahkan tanpa mereka, barang yang akan ''dilepas'' akan lama lakunya. Banyak orang mengandalkan hidupnya pada jasa aktivitas percaloan. Mereka bila berhasil, anak mendapatkan persentase tertentu.

Barang yang dicalokan bisa beragam, rumah, tanah, mobil, motor, kos-kosan, tiket KA/kapal/pesawat. Juga untuk membuat SIM/SNTK dan lainnya. Namun kini peran calo makin meningkat. Ada calo anggaran yang konon katanya dilakukan oleh para wakil rakyat. Aneh.

Apakah pendapatan wakil rakyat kurang, kok masih menjadi calo anggaran?. Reputasi dan citra Dewan jangan dirusak dengan perbuatan yang tidak semestinya. Aji mumpung jangan jadi kesempatan emas untuk menangguk untung.

Wisnu Widjaja

Jl Sindoro I/16 Panggung, Tegal.

***

Penipuan terhadap

Orang Tua Mahasiswa

Orang tua akan bangga memiliki anak berstatus mahasiswa. Namun orang tua yang anaknya kos di kota lain, kini saatnya waspada terhadap berbagai bentuk penipuan. Salah satu modus operandinya menggunakan penyadapan atau pencurian pulsa yang dikombinasikan dengan berita kecelakaan.

Penipu kali pertama akan menghubungi mahasiswa yang akan dijadikan korban dengan mengaku sebagai petugas kepolisian atau operator telepon seluler. Dia berusaha menyuruh calon korban untuk mematikan ponselnya selama sehari penuh. Alasannya ponsel tersebut akan disadap atau dicuri pulsanya oleh orang lain.

Setelah itu penipu akan menghubungi orang tuanya dan memberitahu bahwa anaknya kecelakaan serta harus segera dioperasi. Orang tua diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening yang sudah disiapkan oleh penipunya. Orang tua yang berusaha menghubungi tentu kebingungan karena ponsel anaknya tidak aktif.

Saya menyarankan orang tua yang mengalami hal seperti itu segera mencatat nomor ponsel teman dekat anaknya yang dapat dipercaya. Begitu juga si mahasiswa seharusnya tidak sembarangan memberikan nomor ponselnya kepada orang yang belum dikenalnya. Berita tentang penipuan sudah sedemikian banyak, kita tidak perlu menambahnya lagi menjadi korban berikutnya.

MT Ardiansyah

Jl H Syatori 3103/XI Kauman, Brebes.

***

Urus Balik Nama di

Samsat Purbalingga

Pada tanggal 14 November 2007 saya mengurus kendaraan dari Sidoarjo Jatim pindah ke Purbalingga.

Saya ucapkan terima kasih kepada petugas Samsat di Purbalingga karena prosesnya sehari selesai walau banyak antrean namun sesuai nomor urut dan prosedur. Dari pengecekan berkas, pencetakan STNK sampai pembuatan plat nomor tidak ada hambatan. Petugas yang melayani pun ramah dan terbuka. Harapan, semoga makin ditingkatkan dan lebih profesional.

Untung Sarino

Penambongan RT 4/RW 2, Purbalingga.