KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) belum lama ini berulang tahun ke-36. Tema yang diusung "Memantapkan Peran Korpri sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Di usia yang dewasa tersebut Korpri sebagai organisasi para pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia dituntut makin profesional dan proporsional dalam menyikapi kondisi terkini. Organisasi itu lebih bersifat birokrasi ketimbang organisasi politik. Korpri sejak semula memang didesain hanya untuk mengakomodasi kepentingan para PNS, baik yang berhubungan dengan nasibnya sebagai pegawai, maupun kariernya di jalur birokrasi; hanya sedikit yang bersentuhan dengan kesejahteraan.

Oleh karena itu, hampir tidak terlihat adanya link antara Korpri di satu instansi dengan Korpri di luar instansi tersebut. Lebih-lebih network untuk politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Paling banter Korpri instansi satu dengan Korpri instansi lainnya "bermesraan" di saat memperingati hari-hari nasional tertentu untuk urusan lomba. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan RI, yang di dalamnya dimeriahkan dengan lomba antarkorpri instansi; atau dalam memperingati hari jadinya sendiri yang biasa diisi dengan hiburan-hiburan menarik.

Berkaitan dengan itu, untuk urusan pilihan gubernur (pilgub), boleh dikatakan Korpri tidak punya frame yang jelas mengenai calon yang mereka usung (dukung). Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan Gubernur Mardiyanto beberapa tahun lalu. Boleh disimpulkan, suara Korpri benar-benar pecah sesuai dengan keinginan individu masing-masing. Padahal bila mereka mau bersatu, jumlah suaranya cukup signifikan untuk mengantar calon gubernur ke kursi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Pilgub 2008

Meski suara PNS -yang notabene anggota Korpri- dalam Pilgub 2003 lalu tidak begitu terfokus, Mardiyanto ternyata dapat memperpanjang masa pemerintahannya untuk periode kedua. Hal itu membuktikan Jawa Tengah yang memiliki ratusan ribu PNS, masih dapat diandalkan oleh para calon gubernur (cagub) untuk memperoleh suara yang signifikan. Artinya, organisasi PNS yang bernama Korpri itu bisa dijadikan gerbong pengusung calon pemilih untuk mengantar seseorang menuju kursi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Hal tersebut tidak mengherankan, walau para PNS tersebut merupakan bagian dari birokrat. Artinya, ritme kehidupan mereka (kariernya) tetap bergantung kepada birokrasi yang tengah memegang tampuk kekuasaan saat itu. Lebih-lebih decision maker ada di atas mereka, dan itu sangat dekat kepada atau dengan nasibnya di kemudian hari.

Mau tidak mau, suka tidak suka, ada semacam pecut pengiringnya menuju arah yang diinginkan pemegang pecut tersebut. Itulah, peluang sekaligus tantangan bagi para cagub-cawagub untuk mengendalikan pemegang pecut tersebut agar bisa dilibatkan untuk memenangkan Pilgub 2008.

Siapa yang berhasil mengendalikan pemegang birokrasi pada Pilgub 2008 mendatang, maka dia sama saja dengan memegang remote control. Tinggal pencet remote tersebut, semuanya akan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Tentunya bukan berarti semuanya semudah membalikkan telapak tangan. Masih ada tokoh masyarakat lainnya, seperti tokoh-tokoh agama dan alim ulama yang tidak boleh dianggap enteng.

Dalam kehidupan sehari-hari, para PNS yang sekaligus anggota Korpri tersebut juga mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat. Terbukti mulai dari tingkat ketua RT, ketua RW, ketua beberapa organisasi lainnya, atau program kerja sesaat yang ada di daerah tersebut, lebih banyak dipegang oleh para PNS yang ada di tempat itu.

Lebih-lebih PNS yang berasal dari instansi keguruan seperti guru SD, guru SMP/MTs, guru SMA/MA dan guru SMK, pegawai kelurahan dan kecamatan, yang sangat dipercaya tingkat kemampuannya dalam memegang tampuk pimpinan di daerah tempat tinggalnya.

Hal tersebut tidak mengherankan, karena dalam kehidupan sehari-hari para PNS itu terlihat lebih mapan dibandingkan dengan penduduk lainnya, baik dari penghasilan maupun dari tingkat pendidikannya; sekalipun dibandingkan dengan mereka yang cukup borjuis.

Karena itu, tidak mengherankan bila seorang PNS punya wibawa tersendiri di mata masyarakat sekitar. Dengan modal kewibawaan tersebut, akan lebih mudah bagi para anggota Korpri untuk masuk dalam kehidupan politik masyarakat sekitarnya, termasuk dalam Pilgub 2008.

Itulah, yang perlu diperhitungkan oleh para bakal calon (balon gubernur) agar berhasil memperoleh suara yang signifikan untuk mengantarkannya menduduki kursi nomor satu di Jawa Tengah.

Dari uraian tersebut, saya hanya ingin mengingatkan kepada para cagub 2008 mendatang untuk tidak lupa memosisikan para PNS yang sekaligus anggota Korpri menjadi primadona dan sebagai pengumpul angka dalam memenangi jumlah suara. Setidaknya, mereka dapat dijadikan ujung tombak dalam memengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya. Dari jumlah ratusan ribu yang ada di Jawa Tengah, yang berada di beberapa instansi, baik sebagai PNS pusat maupun sebagai PNS otonom, anggota Korpri tersebut tetap layak diperhitungkan. Apalagi bila mereka masih ditambah dengan anak/istri/suaminya dan atau para kerabat, wah... sangat menjanjikan. Percaya tidak!(68)

- Drs Kukuh Sudarmanto SSos MM, pengamat sosial, politik, dan budaya, alumnus Pascasarjana Undip Semarang.