JAKARTA- Kebijakan pemerintah yang memberikan dana otonomi khusus (otsus) Rp 16 triliun untuk Papua harus disertai dengan kontrol yang tegas. Bila dana tersebut tidak sampai kepada yang berhak, maka akan menyulitkan pemerintah dalam menangani masalah separatis di sana.

''Harus dikontrol ketat penggunaan dana ini agar sampai sasaran, yaitu rakyat yang selama ini masih merasa diperlakukan tidak adil,'' kata pengamat intelijen Dr Wawan H Purwanto menjawab Suara Merdeka, kemarin.

Dia mengemukakan hal itu menanggapi pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka ''bintang kejora", Sabtu (1/12) sekitar pukul 06.00 WIT. Bendara OPM itu dikibarkan sekelompok warga di kawasan Kwamki Baru, Timika, ibu kota Kabupaten Mimika.

Waka Polda Papua Brigjen Pol Andi Lolo mengakui, bendera yang dikibarkan sekitar 15-20 menit. Sebanyak 20 warga dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa.

Menurut Wawan, bila tidak sampai kepada yang berhak, kata dia, pemerintah akan rugi dua kali. Yaitu, sudah mengucurkan uang begitu banyak, tapi rakyat tetap merasa tidak adil, sehingga mudah disulut untuk lepas dari NKRI.

Sementara menurut Ketua Divisi Politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Yulianto SH, di negeri ini segala sesuatunya sangat rentan untuk dipolitisasi. Yang paling mudah untuk dipolitisasi adalah isu ketidakadilan atau kesenjangan kesejahteraan.

''Dari kajian Lemhanas diketahui, ketidakadilan-kesenjangan kesejahteraan lah yang paling cespleng memicu separatisme. Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menyejahterakan rakyat adalah PR penting,'' kata Yulianto.

Menurutnya, Papua juga mempunyai keunikan dan kesulitan tersendiri karena secara ras mereka berbeda dengan saudara senegri mereka yang berada di wilayah Barat. Hal ini pula yang berpotensi untuk membuat pembedaan yang mengarah kepada perpecahan.(F4-48)