TEGAL - Ketua Komisi B DPRD Kota Tegal, Supardi SH mengatakan, karena kualitas pengerjaan proyek saluran irigasi di Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan senilai Rp 190 juta jelek, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Badan Pengawas Proyek (BPP).

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi proyek, Kamis (29/11) bersama sejumlah anggotanya, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian (Dislatan), Basuki Pudjianto.

Menurut Supardi, pihaknya menilai pekerjaan CV Megah Mulia jelek dalam membangun proyek tersebut, karena, meski pembangunan secara fisik sudah mencapai 95 persen, tapi kualitas bangunannya kurang. ''Maka untuk menentukan apakah saluran irigasi yang sudah jadi harus dibongkar lagi atau tidak, kami kembalikan ke BPP,'' katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa meminta rekanan untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan, karena waktu tinggal beberapa hari lagi. Alternatif yang dinilai paling tepat adalah harus dikembalikan ke BPP selaku pengawas proyek. ''Jadi nanti BPP yang akan menentukan apakah proyek tersebut dibongkar lagi atau tidak,'' tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dislatan, Basuki Pudjianto menyatakan setuju. Menurut dia, cara tersebut merupakan jalan terbaik, karena pihaknya juga tidak bisa memutuskan apakah proyek dibongkar kembali atau tidak. ''Kami juga kecewa, karena kami sudah berkali-kali menegur rekanan, bahkan sampai tiga kali. Tapi hasilnya tetap jelek,'' katanya.

Sementara itu, pelaksana CV Megah Mulia, Arisandi Kurnianto mengaku, siap memperbaiki proyek tersebut. Namun kalau diharuskan membongkar semua, dia keberatan. ''Sebenarnya kami ingin proyek tersebut bisa maksimal dan kualitasnya juga bagus. Tapi kendala yang dialami, kami kesulitan mencari material, seperti pasir,'' ungkapnya. (H17-15)