DEMAK - Rencana pengadaan tiga mobil untuk pimpinan DPRD Demak senilai Rp 1,050 miliar, kemarin, mulai dilelang. Pada lelang yang berlangsung di ruang Komisi A itu diikuti delapan rekanan.Kedelapan rekanan itu antara lain dari Honda, Suzuki, Daihatsu, Toyota dan lainnya. Para peserta memberikan penawaran harga dengan kertas.

Proses pelelangan terkesan tertutup, hanya panitia dan peserta yang berada di ruangan tersebut. Lelang dipimpin pejabat pemegang komitmen, Drs Mardiyanto yang juga Kabag Umum Sekwan.

Sekretariat DPRD, Ahmad Nur Wahyudi SH menjelaskan, pihaknya menerapkan lelang sistem gugur. Dan yang akan dipilih sebagai pemenang adalah penawar yang mengajukan dengan nilai terendah serta memenuhi semua persyaratan.

Menurut penuturannya, sesuai ketentuan Permendagri ada aturan yang baku tentang spesifikasi mobil dinas untuk pimpinan DPRD. Yaitu mobil dengan cc maksimal 2.300. ''Tetapi spesifikasi yang kami pakai kemungkinan besar ber-cc 2000. Soal merk semua bisa,'' katanya. Untuk pengumuman pemenangnya akan disampaikan pekan depan.

Dibatalkan

Sementara itu, meski pengadaan mobil untuk pimpinan DPRD telah diputuskan dalam rapat paripurna, Koordinator LSM Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) Muhammad Rifai meminta pengadaan tersebut dibatalkan. Pasalnya, pengadaan kendaraan itu bukan hanya pemborosan uang rakyat tetapi juga menyinggung perasaan warga Demak.

Hingga sekarang, jumlah penduduk Demak yang miskin mencapai 40 persen lebih. Mereka masih membutuhkan uluran tangan atau kebijakan yang bisa memihak, sehingga kehidupannya terangkat. ''Mestinya ada perasaan malu, rakyatnya banyak yang miskin kok DPRD menganggarkan dana besar untuk pengadaan mobil pimpinan Dewan,'' katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Forum Rembug Warga (FRW), Mashadi, bahwa anggaran pembelian mobil dinas sebesar Rp 1.050 miliar lebih baik dialihkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pembangunan jalan dengan beton atau hotmix. Di Demak masih banyak jalan yang kondisinya rusak. ''Sebaiknya pengadaan mobil tersebut dibatalkan saja, meski beberapa waktu lalu telah disetujui dalam rapat paripurna. Toh mobil dinas yang sekarang masih bagus,'' saran Mashadi. (H1-16)