SEMARANG- Pembangunan akan selalu dikaitkan dengan sumber daya alam (SDA). Karena itulah, SDA yang ada harus berkelanjutan untuk dipergunakan selanjutnya. Pembangunan ekonomi akan semu jika SDA hilang.

Hal itu diungkapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Ir Rachmat Witoelar saat menghadiri sarasehan dan tasyakuran dalam rangka Aksi Penanaman Serentak di Rektorat Undip Tembalang, Rabu malam (28/11). Pada acara yang dihadiri Rektor Undip Prof Dr dokter Susilo Wibowo MS Med Sp And dan civitas academica Undip itu, Rachmat menjelaskan, jika global warning dibiarkan, maka permukaan air laut akan naik tujuh meter. Sebagian wilayah Semarang yang berada di bawah permukaan air laut, bukan mustahil akan tenggelam di masa depan.

''Hal yang sama juga terjadi di Jakarta. Buktinya, jalan tol Cengkareng tenggelam,'' katanya.

Menanam Pohon

Menurut Rachmat, satu-satunya jalan untuk menghambat hal itu adalah dengan menanam banyak pohon. Karena itulah, pihaknya mendukung penuh yang dilakukan Undip, dengan melibatkan mahasiswa pada aksi serentak penanaman. Pasalnya, yang akan menanggung akibat dari global warning adalah generasi muda.

''Karena itulah pemerintah memokuskan gerakan tersebut pada pemuda, termasuk mahasiswa.''

Salah satu peserta ada yang mempertanyakan mengapa negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia yang notabene penyumbang terbesar gas emisi tidak ditindak. Seperti diketahui, kedua negara tersebut menolak menandatangani Protocol Kyoto tentang perjanjian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Indonesia, sambung dia, berusaha meminta Amerika Serikat dan Australia mau melakukan hal itu, mengingat 80% emisi gas rumah kaca merupakan ''sumbangan'' dari kedua negara itu.

Adapun berita mengenai Indonesia yang juga merupakan pembuang gas emisi terbesar, Rachmat mengatakan, hal itu hanyalah pelintiran para ilmuwan. ''Gas buang emisi yang tinggi yang terjadi di Indonesia hanya pada 1996, 2000, dan 2006. Itu pun disebabkan oleh kebakaran hutan,'' tuturnya.

Mahasiswa juga meminta agar pemerintah menindak tegas para pembalak liar yang telah merugikan masyarakat.

''Presiden memang menginstruksikan agar aktor intelektual pembalakan segera ditangkap. Karena itulah, semua masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal itu dapat melapor.'' (H11-37)