SEMARANG- Gerakan antikorupsi di Kota Semarang, yang pada umumnya diwakili mahasiswa maupun Non-Goverment Organization atau NGO atau organisasi pemerintah (Ornop), selama ini dinilai kurang memberi kontribusi yang jelas bagi penegakan hukum.

Gerakan yang muncul sering cepat kehabisan energi, timbul tenggelam tidak pasti, dan targetnya pun tak punya arah, sehingga tidak punya greget. Hal itu disebabkan masing-masing elemen hanya berdiri pada porosnya sendiri.

Hal itu terungkap dalam Workshop "Refeksi dan Evaluasi Gerakan Antikorupsi di Kota Semarang", yang diselenggarakan BEM KM Undip, Fakultas Hukum Unisbank, Pattiro, serta LBH Semarang, di Hotel Santika, Kamis (29/11). Menjadi fasilitator dalam workshop itu, Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch (ICW).

Adnan menganalogikan, ibarat orang dagang, pedagang semestinya memiliki target dalam penjualan per harinya serta pangsa pasar yang mau dibidik. Sementara dari evaluasi yang dilakukan kemarin, terungkap, mahasiswa maupun ornop di Kota Semarang ternyata tidak bisa membayangkan target apa yang hendak dibidik dalam gerakannya. Akhirnya, gerakan yang muncul sifatnya reaksioner belaka.

Dalam diskusi yang dilakukan sejak pukul 09.00 hingga 15.00 itu, masing-masing sepakat, target itu harus ada. Ada tiga target yang akan dilakukan bersama. Pertama, mengawal penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah tertangani oleh kejaksaan maupun kepolisian.

Kedua, pencegahan korupsi. Namun peserta workshop belum dapat menentukan pilihan prioritas. Ketiga, mafia peradilan dalam penanganan korupsi. Namun pendekatan apa yang akan dipakai dalam upaya ini pun, belum terevaluasi dengan tuntas. (H30-56)