BOGOR- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan sindiran ''cuci piring'' yang disampaikannya ditujukan kepada para pihak yang membela koruptor. ''Saya tujukan kepada mereka yang menganggap hal ini (pemberantasan korupsi-red) tidak perlu. Langkah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan illegal logging mereka anggap tidak perlu, karena katanya malah menimbulkan hal-hal yang tidak baik, meskipun saya tahu ada upaya agar hal ini tidak berlanjut,'' kata Presiden dalam jumpa pers di joglo rumah pribadinya, di Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kemarin.

Presiden menjelaskan, dalam tiga tahun memimpin Indonesia, pihaknya berupaya membenahi sistem agar lebih bersih, namun pembenahan itu mendapatkan tantangan besar. ''Masalah ini (praktik KKN) sudah berakar dan menjadi budaya. Banyak yang tidak suka dengan langkah yang kita lakukan. Kita mendapatkan tantangan begitu besar,'' tuturnya.

SBY menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dalam pemberantasan korupsi, teguh memegang prinsip dan tidak bertindak serampangan. ''Saya juga tidak ingin langkah penegakkan hukum dilakukan serampangan, tidak cermat, karena ini akan menimbulkan ekses yang tidak baik.''

Kini, presiden menginstruksikan kepada Menhut dan pejabat-pejabat di daerah agar tidak mengobral izin pengelolaan hutan. Di masa lalu perizinan barangkali lunak dan tidak cermat, namun sekarang harus diperketat untuk mencegah penebangan yang tidak semestinya.

''Ini tidak berarti pemerintah akan mencabut izin. Melainkan penebangan harus betul-betul memenuhi segala aturan. Yang melanggar hukum akan dilaksanakan langkah-langkah hukum dengan tegas,'' tegasnya.

Presiden meminta aparat penegak hukum betul-betul cermat dalam menangani kaus illegal logging, harus membedakan antara rakyat dan otak atau penyandang dana praktek illegal logging. ''Mereka (penyandang dana) berpesta pora dengan hasil curian mereka, sementara rakyat tidak tahu apa-apa cuma untuk cari makan saja. Ini harus dibedakan,'' katanya.

Masa Lalu SBY

Pernyataan pemerintahannya sedang ''cuci piring'' siang malam memicu reaksi berbagai pihak, terutama kubu oposisi PDI-P. Apalagi seakan menuding partai berkuasa sebelumnya selalu mengganggu pemerintahnya.

"Waktu pemerintahan lalu, saya kira SBY bagian dari pemerintahan yang lalu juga, mulai dari pemerintahan Pak Harto sebagai danrem, pangdam, kasdam, sampai diangkat Gus Dur jadi menteri. Semua dia terlibat. Jadi tidak ada 'cuci piring'," tutur Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo, Selasa (27/11).

Menurut Tjahjo, wajar sebagai partai oposisi jika PDI-P mengkritik kebijakan pemerintah, namun disertai solusi.

Dia mencontohkan, dalam safari yang dilakukan Ketum PDI-P Megawati ke sejumlah daerah di jalur Pantura beberapa waktu lalu, menghasilkan sejumlah kritikan sekaligus rekomedasi.

"Apa yang dilakukan Bu Mega hasilnya diserahkan kepada pemerintah lewat DPR. Ini lho, masalah nelayan, petani, dan sebagainya," ujar Ketua Fraksi PDIP ini.

Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menilai tindakan cuci piring lumrah jika orang itu belum pernah ikut duduk di pemerintahan. "SBY harus melihat itu. Kecuali kalau posisi Menko Polkam (jabatannya dulu) dianggap tidak menentukan," kata Effendi.

"Saya kira setiap presiden di Indonesia memang harus cuci piring. Terutama presiden pasca-Orde Baru. Itu konsekuensi logis, bukan sesuatu yang perlu dikeluhkan, namun perlu diberi jawaban," kata pengamat dari lembaga kajian politik Indo Barometer, M Qodari.

Tidak bisa dipungkiri, lanjut dia, selama pemerintahan Orde Baru, telah terjadi pesta kekuasaan secara besar-besaran. Inilah yang menyisakan pekerjaan berat bagi pemimpin selanjutnya. Sekali pun pemimpin saat ini juga pernah menjadi bagian dari Orba.

"Pasti ada rasa lelah, capek. Karena setiap presiden pasca-Orde Baru itu harus mencuci piring dari pesta besar puluhan tahun itu," urainya. (F4,H28-49)