JAKARTA- Salah satu penyebab keterpurukan prestasi olahraga Indonesia adalah adanya politik dalam pembinaan. Karenanya, politisasi harus segera ditinggalkan demi kemajuan olahraga secara keseluruhan.

Demikian kesimpulan dalam diskusi "Menepis Politisasi, Mengejar Prestasi" yang digelar Siwo PWI Jaya dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di Gedung Jakarta Media Centre (JMC), kemarin.

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Prof Dr Thoho Cholik Muthohir (Sekretaris Menpora), Dr Bomer Pasaribu (mantan Menaker/anggota DPR RI), Haryo Juniarto, SH (Komisi Hukum BP2OPI), Saut Situmorang (Badan Intelijen Negara), Zoraya Perucha (mantan atlet/artis), dengan moderator Anton Sanjoyo (wartawan).

Dengan banyaknya politisasi olahraga saat ini hampir terjadi di beberapa pengurus cabang olahraga. Seperti di sepak bola misalnya, merupakan cabang olahraga yang paling banyak dijadikan ajang politik para pengurusnya.

Itu terlihat dari banyaknya kepala daerah yang menjadikan sepak bola sebagai kendaraan politik untuk menduduki jabatan tertentu.

"Saya sangat setuju bila olahraga harus dijauhkan dari kepentingan politik. Itu jelas tidak sejalan. Kita harus fokus dan menjaga kemurnian olahraga. Tanpa itu mustahil prestasi yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Thoho Cholik Muthohir, yang menjadi keynote speaker menggantikan Menpora Adhyaksa Dault yang berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat kabinet.

Visi dan Misi

Dia juga memaparkan betapa pentingnya olahraga dalam kehidupan bernegara sebagai alat persahabatan dan perdamaian dunia. Untuk itu olahraga harus dijauhkan dari hiruk-pikuk politik. Pada kesempatan itu, Thoho juga memaparkan visi dan misinya yang tercakup dalam sport development index (SDI).

Bomer Pasaribu mengaku buta untuk urusan pembinaan olahraga. Namun secara tegas mengatakan, perlu ada politik dalam olahraga, tetapi bukan politisasi olahraga.

"Ketika olahraga butuh undang-undang, berarti olahraga butuh politik. Jadi artinya politik masih tetap dibutuhkan. Tetapi memang olahraga jangan dijadikan ajang berpolitik. Itu jelas salah dan melanggar kaidah," tegasnya.

Menurutnya, amanat untuk berolahraga telah tercantum dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu termaktub dalam syair "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya". Ia menyarankan untuk menepis politisasi olahraga perlu dibuat Grand Design Olahraga Nasional (GON) jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Haryo Juniarto menyoroti peran dan penerapan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Di dalam undang-undang itu, jelas disebutkan segala sesuatu menyangkut pembinaan olahraga, baik pembinaan sampai pendanaan.

"Dengan penerapan itu, otomatis praktik politisasi dalam olahraga akan diminimalisasi. Seperti di sepak bola, selama ini banyak terjadi politisasi karena masih lemahnya penerapan. Itu terlihat dengan masih adanya permintaan dana APBD dari klub-klub. Itu jelas tidak benar, apalagi terbukti telah terjadi penghamburan dana, yang sebagian besar justru untuk membayar pemain asing," tegasnya.

Saut Situmorang menegaskan, sampai saat ini intelijen olahraga baru sebatas wacana. Padahal, hal itu sangat penting dalam memantau dan mengukur kekuatan lawan. Tidak hanya itu, intelijen juga penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Zoraya Perucha setuju adanya politisasi dalam olahraga. Tetapi itu harus politisasi dalam arti positif. "Dulu saat menjadi atlet, saya banyak dibantu oleh Gubernur DKI Ali Sadikin. Dengan dukungannya, kami mampu berprestasi bagus dan mendapat bea siswa sekolah di luar negeri. Politisasi perlu asalkan positif," tandasnya. (wgm-22)