JAKARTA- Pidato politik Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla pada penutupan Rapimnas Golkar di Jakarta, Minggu (25/11) malam menuai kecaman karena dianggap tidak serius dalam berdemokrasi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyampaikan kecaman hal tersebut dalam diskusi "Geliat Politik Kaum Muda dan Melemahnya Gairah Perubahan Kaum Tua" di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.

"Kesimpulan Rapimnas Golkar sepertinya perlu disikapi bersama, karena ada kesan kuat bahwa pernyataan Jusuf Kalla berniat meninggalkan jalan demokrasi dan lebih memilih jalan kesejahteraan tanpa demokrasi. Sikap itu inkonstitusional karena UUD 1945 telah menganut demokrasi," katanya.

Dalam pidato politiknya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses, dan bukan tujuan, sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Karena demokrasi dengan segala turunannya termasuk pemilihan umum adalah sekadar cara, Kalla menyerukan dilakukannya evaluasi agar tidak keluar dari tujuan dan juga menyerukan adanya efisiensi dalam pelaksanaan pemilu.

Usman menilai dalam pernyataan Kalla memuat aroma Orde Baru di mana jargon yang digunakan para ekonom tahun 60-an dan 70-an itu digunakan Orba untuk menegakkan kekuasaan otoriter. Golkar dan tentara sebagai pilar politiknya.

"Pernyataan Kalla soal demokrasi bisa dinomorduakan itu menunjukkan sikap main-main dengan demokrasi. Dulu Kalla bisa sampai di kekuasaan dengan kendaraan demokrasi, setelah berkuasa, justru menampakkan kesejatiannya yang tidak mempercayai demokrasi," tandasnya.

Tak Kecewa

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku tak kecewa dihapuskannya konvensi karena itu merupakan hak dan wewenang partai.

"Saya tidak kecewa, tapi dengan konvensi Golkar menjadi lebih kuat secara kelembagaan," kata Akbar usai seminar bertemakan Prospek Kepemimpinan Indonesia Peran dan Kedudukan Partai Politik di Balai Sidang Djoko Soetono di Kampus FHUI.

Menurut Akbar, dari pengalamannya ketika digelar konvensi pada 2004, Partai Golkar terlibat secara aktif dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Hal ini tentu memperkuat kelembagaan partai.

"Tapi kalau melalui survei itu adalah hak dan wewenang partai mengambil keputusan. Tentu kita lihatlah ke depan apakah itu lebih baik," ujarnya. (ant,dtc-60)