KECENDERUNGAN perdebatan tentang kepemimpinan nasional belakangan ini sangat menonjol untuk menariknya ke dalam tema tua dan muda. Di televisi dan di media massa, tema tua dan muda itu diperbincangkan riuh. Saat yang sama publik menyaksikan calon pemimpin nasional yang diusung oleh partai-partai memang calon yang itu-itu juga. Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso, satu-satunya calon baru yang sejak dini berani mendeklarasikan diri, juga bukan figur baru. Pertanyaannya, apakah memang bangsa ini membutuhkan seorang figur muda atau figur tua, ataukah sebenarnya membutuhkan sebuah visi baru untuk Indonesia?

Perdebatan tentang tema tua dan muda, figur baru dan figur lama untuk kepemimpinan nasional tanpa memperdebatkan visi baru Indonesia, bangsa ini hanya akan terjebak ke dalam rutinitas demokrasi tanpa isi.

Persoalan bangsa kita selama ini adalah pesoalan visi baru dan keharusan memperjuangkan visi baru itu secara total, bukan soal tua atau muda dengan melepaskannya dari problem fundamental bangsa.

Pengalaman selama ini menunjukkan, ada banyak partai besar yang mengusung calon pemimpin nasional. Seakan-akan ada partai dan juga ada perbedaan visi partai. Tetapi kenyataannya, perbedaan partai tidak menunjukkan perbedaan visi yang mendasar ketika harus diperjuangkan untuk mengelola bangsa.

Gandengan Partai

Ada partai yang berasas Islam, tetapi juga bisa bernegosiasi dan bergandengan erat dengan partai yang berasaskan sekuler untuk memegang pemerintahan. Ada partai yang mengklaim nasionalis; saat yang sama juga bisa mewujudkan agenda-agenda yang menjual kekayaan alam bangsa ini dengan murahan.

Di Indonesia, tidak ada jarak jelas yang mengarahkan bangsa ini antara mereka yang berasal dari partai yang sama visi dan mereka yang berasal dari partai yang berbeda secara mendasar. Asalkan bisa menang, memperoleh posisi kementerian tertentu, soal visi yang tertuang dalam asas partai tidaklah penting.

Visi yang ada dalam partai-partai hanya sekadar untuk merekrut massa yang memiliki keberkaitan emosional. Bukan untuk mengarahkan visi partai guna mengelola bangsa, dan kemudian oleh para pemimpinnya mati-matian ingin diwujudkan.

Visi partai yang berbeda-beda selama ini menjelaskan, ternyata ketika memperjuangkan visi keindonesiaan sama saja. Bangsa ini dijual dengan murah kepada perusahaan multinasional, terus menerus di bawah asuhan para pemberi utang, dan harta kekayaan alam bangsa diloloskan untuk dieksploitasi oleh modal-modal asing.

Bahkan tidak ada visi lingkungan dalam mengeksploitasi alam Indonesia, apalagi menyisakan untuk anak cucu kelak. Yang ada hanyalah mengeksploitasi kekayaan, dan ketika tidak mencukupi untuk biaya rutin APBN lalu mencari utangan. Tak jelas, generasi siapa yang akan membayarnya.

Mereka berbeda-beda visi partainya, tetapi sama saja mengamini praktik-praktik penjualan alam Indonesia secara vulgar. Kepemimpinan memang telah ada dan silih berganti, tetapi masyarakat semakin putus asa merenungi nasib hidup di negeri yang kaya alamnya ini, yang telah dikelola secara salah oleh para elitnya.

Di tengah situasi seperti itu, sangat tidak relevan mendiskusikan kepemimpinan nasional dengan tema tua atau muda semata. Perdebatan kepemimpinan nasional sudah harus dibawa ke tema-tema terobosan baru dalam kerangka visi baru keindonesiaan kita.

Visi baru keindonesiaan perlu diperbincangkan berkaitan dengan komitmen partai-partai dan calon pemimpin nasional untuk memperjuangkan beberapa hal secara mati-matian.

Hal pertama, visi calon pemimpin nasional tentang utang luar negeri (HLN) Indonesia. Sampai 2005 saja, posisi HLN Indonesia yang masih harus dibayar berjumlah Rp 556,34 trilliun (Kusfiardi, KAU: tt). Tanpa ada visi baru tentang mengatasi HLN, apakah akan menempuh jalan seperti Argentina, apakah menjadwal ulang, atau menghapuskan sama sekali, visi-visi lain yang dikemukakan para calon pemimpin nasional menjadi kosong melompong. Sebab, utang itu telah menjerat Indonesia sampai ke akar dan moral para elitnya.

Kedua, visi calon pemimpin nasional tentang penguasaan modal asing yang semakin besar, juga perusahaan multinasional yang kontrak-kontraknya puluhan tahun dan banyak merugikan Indonesia. Dalam dunia minyak dan gas (migas) saja, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Sementara itu 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas baru 10 buah yang sudah berproduksi. Sisanya, masih belum berproduksi (Tribun, 24/9/2006).

Di kaitan itu, perlu pemimpin nasional yang bisa menawarkan visi keindonesiaan baru: Apakah akan melakukan renegosiasi kembali kontrak-kontrak yang merugikan bangsa Indonesia; apakah akan menasionalisasi, ataukah membiarkan berjalan seperti sekarang ini?

Kalau membiarkan berjalan seperti sekarang, maka bumi dan keyaaan alam di Indonesia bukan untuk kesejahteraana masyarakat, melainkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional dan elite-elite yang memantik keuntungan pribadi dan partainya semata.

Ketiga, visi kepemimpinan nasional menghadapi praktik-praktik kekerasan sipil dan laskar-laskar semimiliter yang mencederai kemajemukan bangsa dan negara yang beradab. Yang berbeda keyakinan harus selalu dihancurkan.

Tanpa ada visi jelas tentang hal itu, kita hanya akan terus menerus menjadi bangsa yang tidak beradab dalam menyelesaikan perbedaan hak-hak warga negara.

Jadi, tanpa ada visi baru dan komitmen mati-matian tentang hal itu, visi-visi lain para pemimpin nasional hanya mengobral tebar pesona dan obral janji yang menipu. Kalau begitu adanya, perdebatan tentang kepemimpinan nasional yang tua dan muda harus ditransformasikan kembali ke soal visi baru keindonesiaan kita.

Ingat, China, Malaysia, dan India, sudah jauh berlari. Bangsa ini masih berjalan di tempat, dan masih saja hanya belajar "baris berbaris".(68)

-Nur Khalik Ridwan, aktivis muda NU dan telah menulis 10 buku dan naskah, tinggal di Yogyakarta.