PATI- Usulan penambahan blangko Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kandukcapil) untuk kebutuhan program SIAK (sistem informasi dan administrasi kependudukan) tidak disetujui DPRD Pati.

Pasalnya, sejauh ini kantor tersebut dinilai kurang terbuka dalam proses lelang dan distribusinya. Sekretaris Komisi A DPRD, Wisnu Wijayanto SH, menyatakan, selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam SIAK tersebut. Karena itu, Komisi A tidak bersedia membahas usulan penambahan blangko sebelum Kandukcapil terbuka.

"Seharusnya, kami sebagai partner penganggaran harus dilibatkan dan tahu persis tentang proses lelang dan distribusi blangko. Namun selama ini kami tidak pernah tahu tentang itu, jadi bagaimana fungsi kontrol bisa berjalan," ungkap dia di Gedung Dewan, kemarin.

Kepala Kandukcapil Ali Arifin MC SH SSos MM menepisnya. Namun, dia tidak bersedia memberikan penjelasan lebih rinci. Meski demikian, dia menegaskan, lelang dan distribusi sudah dilaksanakan sesuai prosedur. (H49-76)

Perusahaan Diminta Terapkan UMK

JEPARA- Para pemilik perusahaan diminta memberikan upah kepada para pekerja sesuai upah minimum kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan dan akan berjalan efektif Januari 2008. Pelanggaran pada pengupahan pekerja merupakan tindak kejahatan, bisa dikenakan sanksi pidana dan denda ratusan juta. Kendati begitu, pemerintah masih memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penangguhan penerapan UMK dengan syarat-syarat tertentu.

Demikian dipaparkan Kepala Disnakertransdukcapil Jepara, Edy Prabowo, saat mensosialisasikan Keputusan Gubernur Jateng tentang Upah Minimum pada 35 kabuupaten/kota untuk tahun 2008 yang telah ditetapkan 19 November lalu. Sosialisasi yang digelar di kantor dinas tersebut dihadiri pemilik/perwakilan pemilik perusahaan.

UMK Jepara naik Rp 50.000, dari Rp 535.000/bulan pada 2007 menjadi Rp 585.000/bulan pada 2008. Edy menjelaskan, pada saat UMK baru itu efektif berjalan, dinasnya akan melakukan pengawasan. Terdapat 698 perusahaan skala besar, sedang, dan kecil yang akan diawasi. (H15-76)

Calon Haji Mulai Terserang Flu

BLORA- Para jamaah calon haji asal Blora yang tergabung dalam Kelompok terbang (Kloter) 5 dan 6 yang sejak Senin (19/11) berada di Madinah, saat ini banyak yang terserang flu. Kondisi ini merupakan kelaziman karena pengaruh udara dingin dan faktor kelelahan, sehingga daya tahan menurun dan mudah terserang flu.

Kepala Kantor Depag Drs H Surandim Achmad SH MSi melalui Kepala Urusan Haji dan Umroh, Drs H Dwiyanto, kemarin, menjelaskan, sesuai laporan dari ketua kloter, Parmono, saat ini sebagian calon haji terserang flu. "Informasinya, akibat penyakit itu dokter kloter sampai kewalahan melayani permintaan obat flu dari para jamaah," jelasnya. .(ud-76)

Nelayan Enggan Jual Ikan di TPI

REMBANG- Sebagian nelayan kapal gardan (cantrang) di Rembang enggan melelangkan ikan di TPI. Mereka lebih suka menjual ke bakul yang telah menjadi langganan. Umumnya mereka menjual hasil tangkapannya malam hari, agar tidak diketahui petugas TPI, sekaligus untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dari nelayan lain.

Rata-rata mereka mengaku melakukan hal tersebut karena menghindari pungutan retribusi. Sesuai aturan setiap nelayan yang menjual ikan melalui TPI dikenai retribusi sebesar 3 % dari nilai jual. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa terjadinya penjualan ikan di luar TPI tidak lepas dari permainan bakul. Para bakul ikan sengaja membuat trik agar para nelayan tidak menjual ikannya melalui TPI.

Pemerhati masalah sosial, Drs Agus Setiawan Haryono, mengemukakan penjualan ikan di luar TPI selain memudahkan administrasi, juga menguntungkan para bakul, karena luput dari tarikan retribusi. (jl-19)

PPP Cari Bakal Calon dari Luar

KUDUS - DPC PPP Kudus telah membentuk panitia penjaringan bakal calon. Ketua panitia itu, H Saefudin saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan, tim tersebut bertugas untuk mengusulkan bakal calon yang akan diusung pada Pilkada 2008. "Kami akan membuka pendaftaran awal Desember nanti," jelasnya.

Menurutnya, jadwal yang disusun memang mendekati pendaftaran calon yang ditetapkan KPU. Namun, berdasar perhitungannya jadwal tersebut belum terlambat. Akhir Desember partainya bakal mempunyai calon, sedangkan pendaftaran calon sendiri baru dimulai pertengahan Januari mendatang.

Saefudin menegaskan, pihaknya berkewajiban berkoalisi dengan partai lain. Jumlah kursi PPP di DPRD Kudus belum mencukupi untuk mencalonkan sendiri. PPP hanya memiliki lima kursi, sehingga masih kurang dua lagi. (H35-36)