GEDUNG DEWAN- Sebagian besar proyek penunjukan langsung yang nilainya di bawah Rp 50 juta, hampir tidak terpantau dalam proses penunjukannya, penggarapan, dan pengawasan. Proyek yang bila ditotal nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar dalam setahun itu, diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Anggota Komisi II (Ekonomi dan Keuangan) DPRD Salatiga Suniprat SH mengatakan, secara prinsip adanya proyek-proyek penunjukan di dinas dan instansi tidak menjadi masalah. Tetapi diharapkan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. ''Boleh dikatakan proyek-proyek penunjukan langsung ini, hampir tidak terpantau dan tidak semua orang bisa mengetahui aksesnya. Mereka yang bisa mendapatkan proyek serta menggarapnya pun, hanya orang-orang tertentu saja,'' kata Suniprat, setelah rapat Paripurna DPRD Pendapat Akhir Fraksi terhadap RAPBD 2008, Senin (26/11).

Karena hanya diketahui orang-orang tertentu saja, maka dikhawatirkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek penunjukan langsung tersebut sangat kurang. Proses penunjukannya pun banyak yang tidak tahu dan tidak terpantau pulu, sehingga sangat rawan terhadap penyimpangan. ''Bukan tidak mungkin, muncul anggapan yang bisa mendapatkan proyek semacam itu hanya hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan dinas atau instansi,'' kata kader PDI-P itu.

Libatkan Masyarakat

Bahkan ada yang beranggapan, sejak awal ada dinas atau instansi yang sudah men-setting sedemikian rupa anggaran, agar dijadikan proyek-proyek penunjukan langsung. Tujuannya bisa untuk mencari keuntungan karena tidak melalui proses lelang.

Untuk menghindari anggapan itu, Suniprat berharap agar proyek penunjukan langsung melibatkan masyarakat lokal dalam hal membuka kesempatan kerja, atau diistilahkan dengan proyek padat karya. Karena merupakan proyek penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp 50 juta, maka bukan faktor keuntungan yang dikejar oleh pelaksana proyek. ''Bagi rekanan, adanya proyek tersebut bukan mencari keuntungan tetapi bisa mempekerjakan karyawannya.''

Suniprat mengungkapkan, dia pernah minta proyek penunjukan langsung pembangunan Jalan Perengsari Karangduwet Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir. Karena pembangunan melibatkan masyarakat, proyek itu secara otomatis digarap dengan benar sesuai perencanaan dan warga ikut mengawasinya langsung.

Kepala Kantor Inkom Pemkot Drs Petrus Resi MSi menjelaskan, proyek penunjukan langsung tersebut sudah menjadi program dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Prosesnya pun didukung dengan semua kelengkapan administrasi, rencana anggaran, dan persyaratan lainnya seperti dalam proses lelang. Menurutnya, dalam konsep yang ideal, memang seharusnya semua proyek melibatkan masyarakat terkait penggunaan tenaga kerja lokal. (H2-16)