SEMARANG- Aktivis perempuan mendesak Pemkot segera merealisasikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk korban kekerasan berbasis gender dan anak di Semarang. Hal itu mereka sampaikan saat demo memperingati Hari lnternasional Antikekerasan terhadap Perempuan di Balai Kota, Senin (26/11).

Sekitar 100 aktivis yang berasal dari LCR KJHAM, Hivos, Uni Eropa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, datang dengan mengendarai 40 becak hias. Aksi yang dimulai dari Masjid Baiturahman Simpanglima, lalu menyusuri Jl Pandanaran hingga ke Balai Kota itu menyita perhatian masyarakat.

PPT, kata Evarisan dari LRC-KJ HAM, penting untuk menekan angka kekerasan di Kota Semarang yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Data tahun 2006 menunjukkan, Kota Lumpia menempati posisi teratas untuk kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah. Tercatat ada 110 kasus. Tahun 2007, meski belum direkapitulasi, terindikasi meningkat.

Tahun 2008, PPT diharapkan sudah terbentuk di empat kecamatan yang memiliki angka kasus tertinggi, yakni Semarang Barat, Semarang Utara, Banyumanik, dan Pedurungan. Setiap PPT dilengkapi dengan fasilitas pelayanan medis, hukum, psikososial, rohani, dan shelter (rumah aman). ''Untuk itu, kami minta Pemkot mengalokasikan dana dari APBD,'' ujar Evarisan.

Pemkot juga diminta memfasilitasi MoU dengan pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, seperti polisi, jaksa, dan rumah sakit.

Dana Stimulan

Evarisan lebih lanjut mengeluhkan adanya aparat di kecamatan yang birokratis. Padahal Pemkot melalui Wali Kota Sukawi Sutarip telah menginstruksikan pembentukan pos pengaduan di setiap kelurahan dan kecamatan.

''Kami telah diterima Wakil Wali Kota Mahfudz Ali. Dia berjanji akan memfasilitasi terbentuknya PPT di empat kecamatan. Sebagai langkah awal Pemkot menyediakan dana stimulan, Rp 5 juta/ kecamatan. Pak Mahfudz juga berjanji akan menyederhanakan birokrasi, serta mendorong dengan regulasi.'' Hari lnternasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan diperingati setiap tanggal 25 November.

Momentum itu diambil sebagai penghormatan atas meninggalnya Miraval bersaudara yaitu Patricia, Minerva, dan Maria Theresa Miraval akibat pembunuhan keji yang dilakukan rezim diktator Republik Dominika, Rafael Trujillo pada 25 November 1960.

Peristiwa itu menjadi proses penting dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan manusia. Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 1999 menerima secara resmi resolusi tersebut dan menetapkannya sebagai Hari lnternasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (H6,J14,H9-41)