SEMARANG- Dinas Pendidikan Kota Semarang menghitung ulang indeks biaya pendidikan terkait dengan rencana penerapan kebijakan sekolah gratis, pada jenjang SD-SMP. Dengan indeks baru yang jauh lebih rendah dari angka sebelumnya, anggaran yang harus ditanggung APBD untuk sekolah gratis tak sampai Rp 50 miliar.

Di depan Panitia Anggaran (Panggar) RAPBD 2008, Senin (26/11), Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Sri Santoso mengungkapkan, dari hasil kalkulasi ulang diperoleh indeks biaya pendidikan untuk tingkat SD sebesar Rp 35.000/ siswa/bulan, sedangkan SMP Rp 63.000/siswa/bulan.

Dari angka itu, pemerintah lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mengucurkan dana Rp 21.000/ siswa/bulan pada jenjang SD dan Rp 29.000/siswa/bulan untuk SMP. ''Artinya, dana yang harus ditanggung APBD tinggal Rp 14.000/ siswa/bulan untuk SD dan Rp 33.500/siswa/bulan untuk SMP,'' katanya.

Pada rapat di Komisi D DPRD pekan lalu, Dinas Pendidikan mengusulkan indeks biaya pendidikan Rp 40.000/bulan/siswa untuk SD dan Rp 119.000/siswa/bulan untuk SMP. Ketika itu Ketua Komisi D DPRD Kota Ahmadi meminta agar Dinas Pendidikan merasionalkan besaran indeks biaya pendidikan. Sebab, jika sesuai dengan indeks itu, setidaknya diperlukan Rp 1 miliar untuk bisa mewujudkan sekolah gratis.

Dengan usulan baru, Pemkot hanya perlu mengucurkan Rp 40,7 miliar pada APBD 2008, untuk bisa mewujudkan sekolah gratis mulai tahun pelajaran 2008/2009. Perhitungannya, pada jenjang SD dengan jumlah siswa diperlukan anggaran 154.163 anak, diperlukan Rp 22,19 miliar untuk biaya sekolah gratis selama enam bulan (Juli-Desember). Sementara, jenjang SMP dengan jumlah siswa 72.121 anak diperlukan Rp 18,58 miliar untuk periode yang sama.

Terlampau Kecil

Ketua Komisi D DPRD Kota Ahmadi mengatakan, besaran yang disampaikan Dinas Pendidikan terlampau kecil, khususnya pada jenjang SMP. Untuk jenjang SD, indeks baru yang diusulkan Dinas Pendidikan dianggapnya cukup rasional.

''Tapi, untuk jenjang SMP terlalu kecil. Kalau indeksnya terlalu kecil, kasihan pihak sekolah,'' kata dia.

Menurut dia, indeks yang cukup rasional berkisar di angka Rp 70.000-an. Dengan kisaran itu, sekolah tidak kerepotan mengelola, sementara keuangan daerah juga masih mampu membiayai.

''Subsidi dari APBD 2008 rencananya tidak hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta juga akan menerima. Tapi, saya kira sekolah swasta tidak bisa dipaksakan untuk gratis,'' tandasnya. (H9,H12-37)