JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta bank milik pemerintah berkonsentrasi membiayai kredit perumahan kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria, Kalla berpendapat bank pemerintah cenderung memilih membiayai perumahan untuk kalangan berpenghasilan tinggi. ''Wapres berjanji mendorong hal itu dan meminta departemen terkait supaya serapannya tinggi,'' kata Fuad setelah bertemu Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Fuad menjelaskan, bank pemerintah mesti digandeng karena pembiayaan di sektor perumahan kecil dan menengah sangat terbatas. Sedangkan target lima tahunan, untuk kelas itu harus dibangun 270 ribu unit.

Fuad mengatakan, Aspersi (Apersi) pesimistis target pemerintah membangun 1.350 ribu unit rumah sederhana sehat (RSh) hingga 2009 dapat tercapai. Pasalnya sejak 2005, dari target pembangunan 270 ribu unit per tahun, hingga kini hanya terealisasi sekitar 80 ribu tiap tahunnya.

''Hal utama yang menjadi penghambat pengembangan perumahan adalah minimnya fasilitas pembiayaan. Pemerintah mestinya mendorong perbankan agar mau membiayai kredit perumahan, jangan cuma jadi wacana,'' jelasnya.

Soal Lahan

Selama ini, hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yang mau membiayai perumahan. Padahal saat ini pengembang perumahan membutuhkan kredit untuk pembiayaan pembebasan lahan. ''Lahan itu yang paling sulit, tapi perbankan justru tidak mau mengucurkan dananya kalau lahan belum ada,'' ujarnya.

Minimnya fasilitas pembiayaan itu pun tidak didukung oleh anggaran yang dialokasikan pemerintah tiap tahunnya. Tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan Rp 300 miliar untuk subsidi RSh yang dinilai Fuad hanya cukup untuk 270 ribu unit. Adapun tahun depan, anggaran yang dialokasikan hanya bertambah menjadi Rp 800 miliar. (bn-59)