JAKARTA-Pemerintah optimistis tahun depan tak perlu lagi impor beras, karena produksi nasional berangsur mulai meningkat. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan pengizinkan petani menunjuk langsung pembibitnya tanpa melalui tender.

Optimisme itu dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka "Seminar Implikasi Penertiban Peraturan Pemerintah Tentang Piutang Negara" dan Konggres Ilmu Pengetahuan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, Selasa (20/11).

Wapres mengakui saat ini pemerintah masih impor sekitar 1-1,5 juta ton beras per tahun untuk menekan tingginya harga beras dalam negeri. Menurut dia, kalau masalah impor beras masih menjadi perdebatan, berarti ada sesuatu yang salah di negeri ini. ''Karena tidak mungkin meningkatkan produktivitas dengan memperluas sawah. Tapi jika memperluas sawah, berarti harus menebang pohon. Itu berarti merusak areal hutan,'' katanya.

Karena membuka areal sawah baru tidak memungkinkan, yang penting bagaimana bangsa ini berupaya meningkatkan produktivitas. Upaya itu sudah dilaksanakan. ''Saat ini peningkatan produksi beras nasional baru berjalan sekitar 50 persen. Belum maksimal. Pada 2007 baru ada kenaikan produksi sekitar 1,8 juta ton,'' paparnya.

Tapi menurut Wapres, jumlah itu sudah cukup aman untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun. Upaya lain untuk menggenjot produksi beras nasional, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian bibit unggul kepada petani yang menelan dana Rp 1 triliun. Dalam kebijakan ini pemerintah mengizinkan petani menunjuk langsung pembibitnya tanpa tender, asal harganya tidak melebihi yang ditetapkan pemerintah.

Jika penggunaan bibit unggul padi bisa dioptimalkan, Kalla yakin Indonesia bisa mempercepat penghentian impor beras mulai 2008. ''Tahun depan pemerintah bertekad tidak akan impor beras. Harus dihasilkan dari lahan yang ada, yang memiliki nilai tambah.'' Untuk itu, Wapres minta petani tidak menyalahgunakan pemberian bibit unggul tanpa tender ini. (A20-33)