SEORANG bupati yang terpilih melalui pilkada langsung, hari itu berpidato. Dalam pidatonya yang penuh percaya diri, dia menyebutkan tekadnya untuk membangun perekonomian daerahnya. Dia kumandangkan program pembangunan banyak pabrik untuk memacu investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. ''Saya akan dorong pembangunan pabrik ini, pabrik itu... dan juga pabrik tektil,'' katanya.

Segera ajudannya membisiki, ''Pak, kurang 's'.'' ''Oh ya, saya juga akan bangun pabrik es!'' Siapa yang tidak tertawa mendengar cerita itu. Maksud sang ajudan, bupatinya keliru menyebut tekstil dengan tektil. Tetapi rupanya sang bupati tidak menyadari kekeliruannya, dia mengira ''daftar pabrik''-nya yang masih kurang.

Cerita kocak itu disampaikan oleh Prof Ryaas Rasyid ketika memberikan sambutan dalam acara Pelantikan, Halalbihalal, dan Dialog Pilgub Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (Perhimpunan KB PII) Jawa Tengah di Masjid Agung Jateng, Minggu (18/11) lalu. Kontan saja seluruh hadirin tertawa terpingkal-pingkal.

Ryaas, pakar politik yang belum ada duanya di Indonesia karena dia juga mantan pejabat karier dari lurah sampai menteri, terus mengocok perut audiens dengan cerita-cerita lucu lainnya seputar performance para bupati hasil pilkada langsung.

Soal ijazah palsu, katanya, ada bupati yang diberitakan secara luas menggunakan ijazah palsu, dipanggil ke Depdagri. Di sana dia ditanya apakah benar menggunakan ijazah palsu ketika nyalon jadi bupati. Apa jawaban dia? ''Saya memang beli ijazah itu, karena oleh penjualnya dikatakan ijazah itu asli,'' ujarnya polos.

Lain lagi kisah bupati yang satu ini. Sang bupati rupanya sama sekali belum tahu apa yang dimaksud dengan disposisi. Ketika dia membuat disposisi, bawahannya kaget karena yang tertulis di kertas disposisi adalah ''sda''.

''Pak, 'sda' itu apa artinya?'' tanya sang bawahan.

''Itu artinya, berikanlah bantuan sedikit-sedikit,'' jawab bupati.

Saya ingin menambahkan cerita dari begawan politik itu dengan kejadian nyata di sebuah ajang pemilihan bupati di Jawa Tengah. Dalam sebuah debat publik yang diselenggarakan oleh KPU setempat, sebuah bagian dari ritual tahapan pilkada, seorang calon bupati berkali-kali menyebut panelis dengan ''finalis''. Sebagai salah seorang panelis, saya tertegun juga, tapi mencoba memaklumi barangkali cuma kesalahan logat.

Tidak demikian halnya dengan seorang panelis lain. Dia yang rupanya sudah tahu kualitas calon itu, meminta waktu berbicara hanya untuk mengingatkan calon tadi. Katanya, ''Tolong dibetulkan penyebutan atas kami, yang benar panelis bukan finalis!'' Hadirin yang memadati gedung DPRD pun tertawa. Begitu pula mungkin ribuan orang yang mendengarkan lewat siaran langsung radio lokal.

Aneh tapi nyata, calon bupati yang tidak bisa menyebut kata panelis itu terpilih menjadi bupati.

Lemah Kompetensi

Contoh-contoh cerita kocak itu adalah cermin dari realitas hasil pilkada langsung yang tidak seluruhnya memuaskan. Banyak bupati atau wali kota yang dipilih rakyat dengan biaya besar, ternyata kualitasnya mengecewakan. Kalau sudah begitu siapa yang patut disalahkan, sistem atau orangnya?

Faktor kompetensi kandidat adalah salah satu kelemahan yang nyata dalam pilkada langsung yang mulai digulirkan sejak Juni 2005. Selain lemahnya kompetensi seperti tercermin dalam kisah-kisah lucu tersebut, kita juga mencatat sejumlah fakta lain yang patut dikaji secara serius.

Misalnya, kasus meninggalnya Wali Kota Salatiga Totok Mintarto dan Bupati Blora Basuki Widodo. Keduanya meninggal sekitar 6 bulan setelah terpilih dalam pilkada. Kasus lainnya adalah Pilkada Kabupaten Pekalongan terkait maraknya isu foto seronok.

Ryaas juga menyebut integritas dan komitmen calon sebagai faktor penting lainnya yang menentukan kredibilitas pilkada langsung. Karenanya, ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu menegaskan perlunya sistem pilkada langsung dievaluasi kembali kalau hasilnya memang belum memuaskan.

Saya setuju dengan pernyataannya bahwa kita tidak perlu mendewakan demokrasi, kalau demokrasi mengorbankan masa depan kita. Ya, demokrasi memang pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Jadi memang bukan satu-satunya jalan.

- Penulis adalah wartawan Suara Merdeka dan wakil ketua Mapilu PWI Jateng