JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufiq Effendi membantah ada titipan dari pihak tertentu. Hal itu terkait dengan penetapan sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Pemerintah ke DPR.

''Kalaupun ada nama-nama yang berasal dari incumbent, jaksa, ataupun anggota Polri, itu merupakan hasil seleksi objektif yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Kami tidak merancangnya. Semuanya kami lihat dan akhirnya keluarlah sepuluh nama itu,'' kata Taufiq dalam rapat konsultasi antara pansel dengan Komisi III DPR (bidang hukum) di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (19/11).

Investigasi

Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya segera menginvestigasi setelah anggaran yang diajukan ke Sekretariat Jenderal sekitar Rp 80 juta turun. Anggaran itu akan digunakan sebagai akomodasi biaya anggota tim kecil dari Komisi III yang akan melakukan investigasi ke luar kota.

''Masing-masing tim terdiri atas 3-4 orang. Mereka akan terbang langsung ke daerah asal calon pimpinan pernah tinggal dan bekerja. Ini kami lakukan agar benar-benar bisa mendapat informasi lengkap dan optimal perihal rekam jejak si calon. Kapan waktu pastinya, tidak akan kami beritahukan dan dilakukan secara tertutup,'' kata politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kesepuluh nama calon pimpinan KPK adalah Direktur Penuntutan Umum Kejakgung Antasari Azhar, Wakil Ketua KPK 2003-2007 Amin Sunaryadi, Rektor Universitas Bhayangkara Jaya Bibit Samad Rianto, dan Kabiro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Haryono.

Selanjutnya Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejakgung Marwan Effendi, Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPK Surachmin, Direktur Litbang KPK Muhammad Yasin, Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo, Koordinator Tim Hukum ICW Iskandar Sonhaji, dan Chandra Hamzah yang berprofesi sebagai pengacara.(H28-62)