SEMARANG- Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menilai keberangkatan pejabat Pemprov Jateng, baik eksekutif maupun legislatif, dengan nama Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Pemandu Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji (P4H) dalam pelaksanaan haji 2007 tidak efektif.

''Penelusuran saya, pada mu-sim haji 2006 tim semacam itu tidak ada gunanya, kecuali dari unsur kesehatan. Saya heran kenapa masih ada pemberangkatan lagi pada 2007 ini, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi catatan khusus mengenai TPHD 2006,'' kata Kordinator MAKI Boyamin Saiman, Jumat (16/11).

Pada tahun ini, ada 28 orang pejabat pemprov, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, yang berangkat haji dari APBD Jateng senilai Rp 1,2 miliar. Mereka bergabung dengan TPHD kabupaten/kota. Dalam musim haji 2007 ini ada 240 orang petugas TPHD, dengan pembagian tugas atau keberangkatan per kabupaten/kota.

Lapor ke Mendagri

Meski jumlah pejabat yang berangkat haji atas biaya dinas (abidin) tersebut menurun jika dibanding 2006 yang mencapai 32 orang, Boyamin tetap akan melaporkan penggunaan dana APBD untuk haji para pejabat itu ke Mendagri.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih berharap, pemprov mempertimbangkan efisiensi dalam pembiayaan pejabat yang berhaji. Berdasarkan pengamatannya, di Tanah Suci yang paling dibutuhkan para jamaah adalah tenaga kesehatan. Seyogianya pemprov mengalokasikan APBD untuk pembiayaan petugas bidang kesehatan.(H7-60)