SEMARANG- Gubernur Jateng Ali Mufiz MPA meminta kepada Lembaga Pemantau Pilgub (LPP) Jateng dan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) membuktikan dugaan penggunaan dana APBD untuk menyukseskan kegiatan menghadapi pilkada dengan data riil.

Gubernur mengaku belum memperoleh informasi terkait indikasi itu. ''Saya tidak mempunyai informasi terkait hal itu. Yang menemukan silakan memberi klarifikasi,'' katanya di Gedung Berlian, Rabu (14/11).

Dia menyatakan, jika temuan itu benar-benar terbukti, maka tidak bisa dibenarkan dan harus dikembalikan pada aturan. Apalagi fungsi PNS adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan tidak boleh bersikap diskriminatif.

Bukan Bidang

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari mengatakan, adanya dugaan semacam itu karena selama ini Dewan/parpol terkadang mengurusi persoalan teknis yang bukan bidang tugasnya.

Imbasnya, kata dia, terjadi politisasi birokrasi dan kebijakan anggaran yang tidak tepat. Padahal, seharusnya politik anggaran dilakukan untuk mengupayakan bagaimana berpihak pada rakyat.

''Ini akibat dari salah kaprahnya paradigma politik dan aktivis partai. Akibatnya biaya di birokrasi menjadi mahal,'' ujarnya.

Menurut politikus dari PAN itu, kalau kegiatan pada dinas, instansi atau badan ditumpangi kepentingan politik, maka akan rusak. Sebab, yang akan diutamakan adalah konstituen atau orang yang mendukung calon.

Boyamin menyatakan, ''Kalau diminta bukti siap saja. Yang harus ditekankan kasus ini baru indikasi, meskipun cukup besar arah ke penyimpangan.'' (H7,H37-60)