BLORA - Pertemuan yang digagas DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan Forum Pekerja Tambang Minyak dan Gas Bumi Blora, kemarin tidak membuahkan hasil. Perwakilan forum pekerja tetap menghendaki sejumlah anggotanya dipekerjakan di proyek sumur eksplorasi Jepon (JPN-A) di Desa Jiken Kecamatan Jiken, Blora. Perwakilan PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) selaku perusahaan yang hendak melakukan pengeboran, tidak bisa memberikan keputusan terhadap tuntutan warga tersebut. DPRD akan membawa permasalahan itu ke Cirebon guna menemui manajemen PT PDSI dan PT Pertamina Region Jawa.

''DPRD bersama perwakilan forum pekerja akan berangkat ke Cirebon untuk mendesak agar warga Blora dipekerjakan di proyek pengeboran minyak di daerahnya sendiri,'' ujar Ketua DPRD HM Warsit.

Dialog yang berlangsung di ruang Komisi B tersebut berlangsung alot. Awalnya, PT PDSI yang diwakili Dalmadi, rig superintendent menawarkan sejumlah posisi yang bisa diisi tenaga kerja lokal yang tergabung dalam Forum Pekerja Tambang Minyak dan Gas Bumi Blora. Namun perwakilan pekerja tidak menyetujui tawaran tersebut. Alasannya, jumlahnya terlalu sedikit dan posisi yang ditawarkan tidak membutuhkan keahlian khusus. Padahal, seluruh anggota forum telah memiliki sertifikat keahlian di bidang perminyakan.

Dalam dialog yang juga dihadiri perwakilan PT Pertamina Cepu, camat Jiken dan Kedungtuban, Dalmadi menawarkan pula solusi jangka panjang. Dia mempersilahkan anggota forum mengikuti seleksi penerimaan pekerja pengeboran minyak tahun depan. Menurutnya, dalam setiap pengerjaan pengeboran minyak, PT PDSI menggandeng perusahaan lain yang menyediakan tenaga kerja. ''Kontrak pekerja selama satu tahun,'' katanya.

Tenaga Lokal

Wakil Ketua DPRD Maulana Kusnanto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan, dari sekian banyak pengeboran minyak di Blora, hanya beberapa warga lokal yang dipekerjakan dalam proyek tersebut. Padahal, di Blora telah tersedia tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perminyakan. Dia menegaskan, meski seluruh perizinan pengeboran telah dikantongi perusahaan, namun semestinya perusahaan itu kulonuwun terlebih dahulu kepada warga sekitar. ''Tahu-tahu proyek akan dikerjakan. Bahkan pemeritah kecamatan pun tidak diberitahu. Tata kramanya di mana?'' ujarnya.

Imam Purnomo, koordinator forum pekerja mengatakan, pihaknya telah berulang kali meminta PT PDSI merekrut tenaga kerja lokal. Namun permintaan tersebut belum dipenuhi. ''Bahkan, terkesan perusahaan itu tidak mau tahu dengan tuntutan kami,'' tandasnya.

Forum Pekerja Tambang Minyak dan Gas Bumi Blora Selasa (13/11) mendatangi lokasi sumur eksplorasi Jepon (JPN-A). Mereka menggelar aksi menuntut dipekerjakan dalam proyek pengeboran minyak tersebut. Sebelum ke lokasi, anggota forum mendatangi Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Dari 45 tenaga kerja di sumur JPN-A, hanya dua orang warga Blora. Di antaranya sebagai petugas keamanan.

Selain permasalah di proyek sumur eksplorasi Jepon (JPN-A), dalam pertemuan di ruang Komisi B tersebut dibicarakan pula permasalahan yang hampir sama yang terjadi di pengeboran minyak di Desa Pulo, Kecamatan Kedungtuban. Menurut Warsit, tuntutan warga untuk dipekerjakan dalam proyek pengeboran minyak kali ini harus dipenuhi. Sebab, akan menjadi cerminan di masa yang akan datang. ''Kami tidak ingin masalah yang sama terjadi di Blora di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karenanya, kami akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan realisasi tuntutan warga ini,'' ujarnya. (H18-36)